Edi Indrizal : Terus Kalau Dewannya Keluar Daerah Melulu, Masyarakat akan Mengadu Kemana?
Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand), Edi Indrizal.
SUMBAR RAYA.COM, - - -
Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand), Edi Indrizal
mempertanyakan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Provinsi
maupun Kabupaten/Kota yang terlalu sering melakukan kunjungan kerja
(kunker) ke berbagai daerah. Pasalnya, waktu kerja anggota dewan habis
untuk kegiatan kunker, sehingga apa yang selama ini dilakukan anggota
dewan untuk masyarakat dipertanyakan
"Kami mempertanyakan kerja anggota DPRD dalam melakukan kegiatan kunker ke berbagai daerah, apa urgensinya. Hanya pemborosan anggaran semata. Manfaatnya tidak ada dirasakan untuk pembangunan daerah," kata Edi, Selasa, 9 Oktober 2018.
"Kami mempertanyakan kerja anggota DPRD dalam melakukan kegiatan kunker ke berbagai daerah, apa urgensinya. Hanya pemborosan anggaran semata. Manfaatnya tidak ada dirasakan untuk pembangunan daerah," kata Edi, Selasa, 9 Oktober 2018.
Seringnya anggota DPRD
melakukan kunker, menurut Edi, berarti melupakan tugas pokok dan
fungsinya sebagai wakil rakyat. Padahal, tuturnya, di daerah ini banyak
permasalahan sosial yang tentunya butuh perhatian anggota dewan. Seperti
masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan banyak infrastruktur yang
kurang memadai.
"Terus kalau dewannya keluar daerah melulu, masyarakat akan mengadu kemana. Jangan sampai ada sejumlah aktivis melakukan aksi demo guna meminta klarifikasi terkait seringnya anggota DPRD melakukan kunker," ujarnya.
Menurut Edi lagi, meskipun saat ini adalah tahun politik, sudah saatnya anggota dewan melakukan pembenahan terhadap daerahnya. Jangan menjadi aji mumpung ketika melakukan kunker, bekerjalah atas nama rakyat. Selama ini, katanya, hasil dari kunker tersebut tidak dipublikasikan, apalagi mereka dalam kunker menggunakan uang rakyat.
"Kita tentu berharap jadwal yang cukup intensif dalam kunker bisa dikurangi, karena masyarakat juga membutuhkan para anggota dewan," ujarnya lagi.
Edi menegaskan, dewan itu tugasnya adalah budgeting, pengawasan dan legislasi, kalau kunker terus kapan mengurus masyarakatnya. Bikin Perda yang pro-rakyat, setelah itu bagaimana OPD-OPD yang anggaran serapannya rendah untuk bikin program pro-rakyat harus dimaksimalkan.
"Intinya kunjungan kerja tersebut hanyalah sebuah modus politik yang digunakan untuk menghabiskan anggaran daerah karena ini bukan kali pertama terjadi, namun sudah berulang-ulang kali," terangnya.
Hal yang sama dikatakan Pengamat Politik Damsar. Menurutnya, kunjungan kerja yang dilakukan anggota dewan, tidak sebanding dengan hasil yang diberikan anggota dewan kepada rakyat. Selama ini, kegiatan kunker tidak ubahnya seperti studi banding anak sekolah ke tempat lain.
"Soal referensi, kan bisa dipelajari melalui surat atau browsing ke internet, apalagi teknologi multimedia saat ini cukup canggih. Ini yang dipahami oleh anggota dewan. Kalaupun berangkat kunker kenapa harus berjamaah, kan bisa diwakili oleh ketua pansus bersama staf sekretariat," katanya.
Damsar juga mempertanyakan, begitu vital kah kunjungan kerja bagi anggota dewan, sehingga anggarannya meningkat dari tahun ke tahun. Pola seperti ini, menurutnya lagi, membuat masyarakat berfikir anggota dewan masih berpikir dengan pola tradisional seperti zaman sebelum adanya teknologi informasi.
Seperti diketahui, belakangan ini kegiatan kunjungan kerja DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi sorotan masyarakat, karena selain terlalu sering juga menelan anggaran yang relatif besar. Pada setiap perjalanan dinas, para anggota dewan mendapat fasilitas berupa uang harian dan uang representasi, juga fasilitas hotel bintang.
# Bentengsumbar.com
"Terus kalau dewannya keluar daerah melulu, masyarakat akan mengadu kemana. Jangan sampai ada sejumlah aktivis melakukan aksi demo guna meminta klarifikasi terkait seringnya anggota DPRD melakukan kunker," ujarnya.
Menurut Edi lagi, meskipun saat ini adalah tahun politik, sudah saatnya anggota dewan melakukan pembenahan terhadap daerahnya. Jangan menjadi aji mumpung ketika melakukan kunker, bekerjalah atas nama rakyat. Selama ini, katanya, hasil dari kunker tersebut tidak dipublikasikan, apalagi mereka dalam kunker menggunakan uang rakyat.
"Kita tentu berharap jadwal yang cukup intensif dalam kunker bisa dikurangi, karena masyarakat juga membutuhkan para anggota dewan," ujarnya lagi.
Edi menegaskan, dewan itu tugasnya adalah budgeting, pengawasan dan legislasi, kalau kunker terus kapan mengurus masyarakatnya. Bikin Perda yang pro-rakyat, setelah itu bagaimana OPD-OPD yang anggaran serapannya rendah untuk bikin program pro-rakyat harus dimaksimalkan.
"Intinya kunjungan kerja tersebut hanyalah sebuah modus politik yang digunakan untuk menghabiskan anggaran daerah karena ini bukan kali pertama terjadi, namun sudah berulang-ulang kali," terangnya.
Hal yang sama dikatakan Pengamat Politik Damsar. Menurutnya, kunjungan kerja yang dilakukan anggota dewan, tidak sebanding dengan hasil yang diberikan anggota dewan kepada rakyat. Selama ini, kegiatan kunker tidak ubahnya seperti studi banding anak sekolah ke tempat lain.
"Soal referensi, kan bisa dipelajari melalui surat atau browsing ke internet, apalagi teknologi multimedia saat ini cukup canggih. Ini yang dipahami oleh anggota dewan. Kalaupun berangkat kunker kenapa harus berjamaah, kan bisa diwakili oleh ketua pansus bersama staf sekretariat," katanya.
Damsar juga mempertanyakan, begitu vital kah kunjungan kerja bagi anggota dewan, sehingga anggarannya meningkat dari tahun ke tahun. Pola seperti ini, menurutnya lagi, membuat masyarakat berfikir anggota dewan masih berpikir dengan pola tradisional seperti zaman sebelum adanya teknologi informasi.
Seperti diketahui, belakangan ini kegiatan kunjungan kerja DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi sorotan masyarakat, karena selain terlalu sering juga menelan anggaran yang relatif besar. Pada setiap perjalanan dinas, para anggota dewan mendapat fasilitas berupa uang harian dan uang representasi, juga fasilitas hotel bintang.
# Bentengsumbar.com
No comments