TANAH DATAR RAIH PENGHARGAAN NATIONAL PROCUREMENT AWARD
Sumbar Raya----Bupati Tanah Datar Irdinansyah
terpilih sebagai salah satu kepala daerah dari 23 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat penghargaan National Procurement Award 2016 untuk
kategori Penerapan Standar LPSE:2014 berdasarkan tingginya komitmen, dedikasi
dan implementasi e-procurement.
Penghargaan yang diterima Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi diserahkan Ibu Sarah Sadiqa Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Evaluasi Sistem Informasi LKPP di Balai Kartini Jakarta, Kamis (3/11). Turut mendampingi Kabag Dalbang Audia Safitri, Kasubag Pengendalian Refdalis dan Admin LPSE Tanah Datar Teddy Yuliswar.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI) dalam Rapat Kerja Nasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan tema “penguatan peran serta LPSE dalam pembangunan nasional yang berkualitas sekaligus menganugerahkan National Procurement Award kepada Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi yang berprestasi dalam implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Pemberian penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan LKPP kepada seluruh K/L/D/I untuk meningkatkan kualitas LPSE dalam membenahi sektor pengadaan barang dan jasa, karena dalam perkembangannya LPSE melakukan fungsi pengadaan barang/jasa elektronik, fungsi penyelenggaran sistem elektronik dan fungsi layanan publik secara elektronik (e-government) yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.
Bupati melalui pesan singkatnya menyampaikan prestasi yang diraih Tanah Datar ini sebagai bentuk apresiasi LKPP terhadap komitmen pemerintah daerah Tanah Datar dalam mewudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah menyatakan komitmen untuk penerapan e-goverment di Tanah Datar, berdasarkan pengalaman di Kota Surabaya yang sudah menerapkannya banyak manfaat yang bisa dipetik, yang paling utama dapat mengurangi potensi korupsi karena memangkas celah terjadinya permainan antara oknum birokrat dan pihak luar, ucap Irdinansyah.
Di kesempatan sebelumnya bupati Irdinansyah Tarmzi telah menghimbau kerjasama dan komitmen yang serius dari seluruh SKPD sebagai pelaksana e-goverment agar menindaklajutinya. Sampai saat ini Tanah Datar sudah melaksanakan e-procurement melalui LPSE, e-planning, e-monev dan e-budgeting. Meskipun sudah mulai diterapkan dalam beberapa tahun terakhir ini, e-government di
Tanah Datar masih memerlukan banyak perbaikan
Berdasarkan penilaian, LPSE Tanah Datar telah memenuhi 17 Standar LPSE yang telah ditetapkan LKPP yakni Standar Kebijakan Layanan, Standar Pengorganisasian Layanan, Standar Pengelolalaan Aset Layanan, Standar Pengelolalaan Risiko Layanan, Standar Pengelolaan, Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk, Standar Pengelolaan Perubahan, Standar Pengelolaan Kapasitas, Standar Pengelolaan SDM, Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat, Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan, Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan, Standar Pengelolaan
Kelangsungan Layanan, Standar Pengelolaan Anggaran Layanan, Standar Pengelolaan Pendukung Layanan, Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan, Standar Pengelolaan Pengelola Kepatuhan dan Standar Penilaian Internal. (rel)
Penghargaan yang diterima Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi diserahkan Ibu Sarah Sadiqa Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Evaluasi Sistem Informasi LKPP di Balai Kartini Jakarta, Kamis (3/11). Turut mendampingi Kabag Dalbang Audia Safitri, Kasubag Pengendalian Refdalis dan Admin LPSE Tanah Datar Teddy Yuliswar.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI) dalam Rapat Kerja Nasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan tema “penguatan peran serta LPSE dalam pembangunan nasional yang berkualitas sekaligus menganugerahkan National Procurement Award kepada Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi yang berprestasi dalam implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Pemberian penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan LKPP kepada seluruh K/L/D/I untuk meningkatkan kualitas LPSE dalam membenahi sektor pengadaan barang dan jasa, karena dalam perkembangannya LPSE melakukan fungsi pengadaan barang/jasa elektronik, fungsi penyelenggaran sistem elektronik dan fungsi layanan publik secara elektronik (e-government) yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.
Bupati melalui pesan singkatnya menyampaikan prestasi yang diraih Tanah Datar ini sebagai bentuk apresiasi LKPP terhadap komitmen pemerintah daerah Tanah Datar dalam mewudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah menyatakan komitmen untuk penerapan e-goverment di Tanah Datar, berdasarkan pengalaman di Kota Surabaya yang sudah menerapkannya banyak manfaat yang bisa dipetik, yang paling utama dapat mengurangi potensi korupsi karena memangkas celah terjadinya permainan antara oknum birokrat dan pihak luar, ucap Irdinansyah.
Di kesempatan sebelumnya bupati Irdinansyah Tarmzi telah menghimbau kerjasama dan komitmen yang serius dari seluruh SKPD sebagai pelaksana e-goverment agar menindaklajutinya. Sampai saat ini Tanah Datar sudah melaksanakan e-procurement melalui LPSE, e-planning, e-monev dan e-budgeting. Meskipun sudah mulai diterapkan dalam beberapa tahun terakhir ini, e-government di
Tanah Datar masih memerlukan banyak perbaikan
Berdasarkan penilaian, LPSE Tanah Datar telah memenuhi 17 Standar LPSE yang telah ditetapkan LKPP yakni Standar Kebijakan Layanan, Standar Pengorganisasian Layanan, Standar Pengelolalaan Aset Layanan, Standar Pengelolalaan Risiko Layanan, Standar Pengelolaan, Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk, Standar Pengelolaan Perubahan, Standar Pengelolaan Kapasitas, Standar Pengelolaan SDM, Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat, Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan, Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan, Standar Pengelolaan
Kelangsungan Layanan, Standar Pengelolaan Anggaran Layanan, Standar Pengelolaan Pendukung Layanan, Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan, Standar Pengelolaan Pengelola Kepatuhan dan Standar Penilaian Internal. (rel)
No comments