Jenderal Listyo Sigit Prabowo: Menempatkan Polri di Bawah Kementerian Sama dengan Melemahkan Negara

 

JAKARTA | Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Menurutnya, Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia demi menjaga independensi, efektivitas, dan kecepatan pengambilan keputusan dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI. Ia menegaskan bahwa Polri merupakan alat negara, bukan alat politik maupun kementerian tertentu. Struktur yang berada langsung di bawah Presiden dinilai sebagai format paling ideal agar Polri dapat bekerja profesional, responsif, dan bebas dari tarik-menarik kepentingan birokrasi.

Penegasan Kapolri disambut tepuk tangan peserta rapat. Dukungan itu mencerminkan kesadaran bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, memperpanjang rantai birokrasi, serta melemahkan efektivitas institusi.

Lebih lanjut, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa wacana pembentukan kementerian kepolisian sama artinya dengan melemahkan Polri, melemahkan negara, bahkan melemahkan Presiden. Ia menegaskan, apabila dihadapkan pada pilihan antara Polri berada di bawah Presiden atau dirinya dicopot dari jabatan Kapolri, maka ia memilih opsi terakhir.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa kepentingan institusi dan negara berada di atas kepentingan jabatan pribadi. Kapolri bahkan mengungkapkan pernah menerima tawaran untuk menduduki posisi menteri kepolisian, namun langsung menolaknya. Ia menyatakan lebih baik meninggalkan jabatan daripada harus merusak tatanan dan kemandirian institusi Polri.

Menurut Kapolri, sistem ketatanegaraan saat ini telah memberikan ruang yang cukup bagi Polri untuk menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum secara optimal. Posisi langsung di bawah Presiden memungkinkan Polri bergerak cepat tanpa terhambat birokrasi panjang, sekaligus mencegah munculnya dualisme kepemimpinan dalam pengambilan kebijakan strategis.

Di hadapan jajaran dan wakil rakyat, Kapolri juga menginstruksikan seluruh personel Polri untuk menjaga dan memperjuangkan kemandirian institusi. Ia menegaskan bahwa Polri harus tetap solid sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional dan kepercayaan publik.

Ketegasan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai sebagai cerminan kepemimpinan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, sekaligus mempertegas posisi Polri sebagai institusi negara yang profesional, independen, dan bertanggung jawab.

TIM RMO