Cinta yang Ditanam, Bukan Dilahirkan: Kapolres Tanah Datar dan Kesetiaan pada Ranah Luhak Nan Tuo

Opini : Youry .W. St.R.B

             

Cinta pada sebuah daerah tidak selalu lahir dari darah dan silsilah. Di Tanah Datar—Luhak Nan Tuo Minangkabau—kecintaan justru dapat tumbuh dari kesungguhan memahami, menghormati, dan menjaga nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Inilah yang tercermin dalam kepemimpinan Kapolres Tanah Datar, AKBP Dr. Nur Ichsan Dwi Septianto. Meski bukan urang awak, cara pandangnya terhadap Tanah Datar memperlihatkan sebuah hubungan emosional yang melampaui kewajiban struktural jabatan.

Tanah Datar bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah pusat peradaban Minangkabau, tempat adat, agama, dan sejarah berjalin erat. Memimpin wilayah seperti ini menuntut lebih dari sekadar kecakapan manajerial; ia membutuhkan kepekaan kultural dan rasa memiliki. Di sinilah kecintaan Kapolres Tanah Datar menemukan wujudnya—bukan dalam retorika, melainkan dalam pilihan kebijakan.

Commander Wish 100 hari bertajuk “Baliak ka Surau” menjadi simbol paling kuat dari kecintaan tersebut. Program ini tidak sekadar agenda keamanan, tetapi pernyataan sikap: bahwa Tanah Datar harus dijaga dengan caranya sendiri, melalui nilai yang telah lama menjadi penyangga harmoni sosial. Surau, dalam konteks Minangkabau, adalah jantung pembentukan karakter. Menghidupkannya kembali berarti merawat akar, bukan hanya memotong ranting masalah.

Kecintaan ini tampak dari keberanian Kapolres untuk tidak memaksakan pendekatan seragam. Ia memilih membaca Tanah Datar dari dalam, bukan dari kacamata luar. Pepatah “Alam takambang jadi guru” benar-benar diterjemahkan dalam praktik. Keamanan tidak diposisikan sebagai urusan aparat semata, tetapi sebagai tanggung jawab bersama antara polisi, niniak mamak, alim ulama, dan masyarakat nagari.

Lebih jauh, pendekatan tersebut menunjukkan penghormatan mendalam terhadap marwah Tanah Datar. Dalam budaya Minangkabau, memimpin bukan berarti berdiri di atas, melainkan berjalan bersama. Prinsip “duduak samo randah, tagak samo tinggi” terasa nyata ketika kepolisian hadir sebagai mitra sosial, bukan kekuatan yang berjarak. Ini bukan sekadar strategi, melainkan cerminan empati—unsur penting dari kecintaan sejati.

Menariknya, justru karena berasal dari luar Minangkabau, Kapolres Tanah Datar hadir tanpa sikap merasa paling tahu. Ia datang dengan kesadaran untuk belajar dan mendengar. Pepatah “masuak ka nagari urang, hormati adat jo limbago” tidak hanya dikutip, tetapi dijalankan. Sikap ini menumbuhkan kepercayaan, karena masyarakat Tanah Datar sangat peka terhadap kejujuran niat.

Cinta terhadap Tanah Datar juga terlihat dari keberpihakan pada kepentingan rakyat. Dalam berbagai gagasan yang dituangkan, tersirat keyakinan bahwa hukum harus melayani keadilan substantif, bukan sekadar prosedur. Ini sejalan dengan nilai adat “nan bana ditampuak, nan salah dibusuang”. Ketika masyarakat merasakan keadilan yang manusiawi, di situlah negara benar-benar hadir.

Tentu, program 100 hari bukan jawaban atas seluruh persoalan. Namun ia adalah penanda arah: bahwa Tanah Datar dipahami sebagai ruang hidup yang harus dijaga dengan hati, bukan sekadar dikontrol dengan kewenangan. Dalam konteks ini, kecintaan Kapolres bukan cinta simbolik, melainkan cinta yang bekerja—mencari cara agar Tanah Datar tetap aman tanpa kehilangan jati dirinya.

Pada akhirnya, Tanah Datar mungkin bukan tanah kelahiran AKBP Dr. Nur Ichsan Dwi Septianto, tetapi ia memperlakukannya seperti rumah yang harus dirawat. Sebagaimana kearifan Minangkabau mengajarkan, “Bukan ka rupo nan dicinto, tapi ka budi nan dijago.” Dan dalam kepemimpinan yang berangkat dari pengabdian seperti ini, kecintaan pada Tanah Datar menemukan makna yang paling hakiki.