Wabup Ahmad Fadly Tegaskan Pemda Tanah Datar Terus Berbenah di Rakorda TPAKD se-Sumbar

Padang, Sumbarraya – Wakil Bupati (Wabup) Tanah Datar Ahmad Fadly menegaskan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Tanah Datar untuk terus berbenah dalam memperluas akses keuangan daerah. Hal itu disampaikan saat dirinya menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang digelar di Auditorium Gubernur, Selasa (11/11/2025).

Sebagai daerah peraih nominasi TPAKD terbaik wilayah Sumatera tahun 2024, Tanah Datar terus memperkuat dua program utama TPAKD, yakni ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM.

Wabup Ahmad Fadly menjelaskan, program ketahanan pangan meliputi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), serta Program Bajak Gratis.

Sementara pada sektor pemberdayaan UMKM, program yang dijalankan antara lain pembiayaan melawan rentenir melalui gerakan Maksimalkan Pemberantasan Rentenir agar Hilang di Tanah Datar (Makan Rendang di Tanah Datar) serta Program Simpanan Pelajar.

“Untuk merealisasikannya, Pemda Tanah Datar menggandeng berbagai pihak sesuai dengan SK Bupati tentang TPAKD. Salah satunya adalah kerja sama dengan Bank Nagari dalam penyaluran pembiayaan program Makan Rendang di Tanah Datar,” ujar Fadly.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar Arry Yuswandi selaku koordinator TPAKD provinsi mengatakan bahwa peningkatan investasi dan akses keuangan menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi daerah.

“Mudah-mudahan TPAKD terus berupaya melakukan percepatan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah,” ujarnya.

Arry menambahkan, TPAKD memiliki peran strategis dalam memfasilitasi inklusi keuangan di daerah, terutama bagi pelaku usaha mikro hingga kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan formal.

Sementara itu, Kepala OJK Sumbar Roni Nazra selaku tim pengarah TPAKD menekankan pentingnya tekad dan konsistensi dalam menjalankan program TPAKD.

“TPAKD dibentuk untuk mempermudah koordinasi dan diskusi agar program dapat berjalan efektif serta menjadi solusi bagi permasalahan di tengah masyarakat,” ujarnya.

(YDV)