Sumbar Raya, 12/11/25 Pemkab Solok Percepat Penguatan Kelembagaan dan Pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih

 

Arosuka — Pemerintah Kabupaten Solok terus mematangkan langkah dalam pembentukan serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh nagari. Program ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional yang bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat desa melalui pengembangan usaha berbasis koperasi.

Pembahasan perkembangan KDMP dilaksanakan dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Setda Arosuka, Rabu (12/11/2025). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, dan dihadiri Asisten II Jefrizal, kepala OPD terkait, Kabag Perekonomian, para camat, serta tamu undangan lainnya.

Sekda Medison menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran penting dalam memastikan keberhasilan program nasional ini.

 “Pemerintah Kabupaten Solok wajib mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih. Setiap daerah akan dievaluasi secara berkala oleh pemerintah pusat, sehingga kita tidak boleh lepas tangan,” ujar Medison.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembentukan kelembagaan, peningkatan kapasitas koperasi, serta pelaporan perkembangan setiap 15 hari. Pemkab juga diminta mengidentifikasi lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan gerai KDMP.

Pemerintah pusat menargetkan pembangunan 3.000 gerai KDMP di seluruh Indonesia hingga akhir 2025. Kabupaten Solok diminta mengusulkan lokasi secara merata untuk wilayah Selatan, Tengah, dan Utara, dengan batas waktu usulan hingga 15 November 2025.

 “Presiden menargetkan hingga akhir Desember 2025 sudah terbangun 200 gerai. Para camat diminta segera membentuk Satgas KDMP Kecamatan dengan melibatkan unsur Danramil dan Babinsa,” tambah Medison.

Pembentukan KDMP Tercepat di Sumatera Barat

Kabupaten Solok memiliki 74 nagari di 14 kecamatan, dan seluruhnya telah membentuk KDMP melalui musyawarah nagari pada 21 April—9 Mei 2025. Atas percepatan tersebut, Kabupaten Solok menjadi daerah tercepat di Sumatera Barat dalam pembentukan KDMP, sekaligus menjadi yang pertama dimana seluruh koperasinya memperoleh badan hukum pada 3 Juni 2025.

Dari aspek permodalan, KDMP akan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, seperti Dana Desa, APBN/APBD, Himbara, CSR BUMN, hibah, serta modal mandiri. Pemkab Solok kini menunggu regulasi yang memungkinkan penggunaan dana tersebut untuk studi kelayakan dan operasional awal.

Setiap KDMP juga telah memiliki kantor operasional sementara yang ditempatkan di gedung milik nagari untuk memastikan tata kelola berjalan baik sejak awal.

Pengembangan Usaha dan Tantangan

Ke depan, KDMP tidak hanya mengelola enam jenis usaha nasional, tetapi juga mengembangkan potensi lokal nagari, seperti produksi kompos dan pupuk organik, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, usaha perikanan, air mineral, hingga pemanfaatan hasil hutan non-kayu.

Memasuki fase kedua, fokus diarahkan pada penguatan operasional. Setiap KDMP berpeluang memperoleh pinjaman hingga Rp3 miliar dengan bunga 6 persen per tahun, dengan dukungan Dana Desa untuk membantu pengembalian.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain belum semua koperasi memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan akun Simkopdes, serta kapasitas manajerial pengurus yang perlu ditingkatkan. Pelatihan teknis bagi pengurus menjadi kebutuhan mendesak agar operasional lebih optimal.

Sinergi dengan Program Nasional

Pelaksanaan program KDMP di Kabupaten Solok berpedoman pada Surat Edaran Mendagri Nomor 100.3.1.3/8944/SJ tentang percepatan pembangunan fisik gerai dan pergudangan KDMP. Setiap nagari diminta mengusulkan lokasi lengkap dengan data dan sertifikat tanah.

DKUKMPP akan menyiapkan SK Satgas KDMP Kecamatan yang ditandatangani Bupati Solok dan menyampaikan laporan mingguan perkembangan. Sementara Bagian Perekonomian Setda akan menggelar rapat bulanan yang disinergikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan melibatkan Forkopimda.

Medison optimistis, keberadaan KDMP akan menjadi penggerak utama ekonomi nagari sekaligus memperkuat kolaborasi dengan program nasional lainnya.

“Jika KDMP berjalan sukses, maka kegiatan MBG dapat berkolaborasi dalam pelaksanaannya. Tujuannya satu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok,” tutup Medison.

(sarah)