Dedi Mulyadi Ungkap Kebocoran Anggaran ASN dengan Modus SPJ Palsu Rapat di Hotel

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara blak-blakan mengungkap praktik curang yang dilakukan sebagian ASN dalam penggunaan dana kegiatan resmi.

SUMBARRAYA.COM || Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara blak-blakan mengungkap praktik curang yang dilakukan sebagian aparatur sipil negara (ASN) dalam penggunaan dana kegiatan resmi. 

Melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Dedi menyebut pemalsuan laporan pertanggungjawaban (SPJ) sebagai modus yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan rapat di hotel dan restoran.

Dalam unggahannya yang dikutip KompasTV pada Minggu (15/6/2025), Dedi menegaskan bahwa penyimpangan seperti ini sudah menjadi rahasia umum.

Ia menyoroti kecenderungan beberapa pejabat memilih tempat mewah untuk menggelar rapat, namun dengan SPJ yang tidak sesuai kenyataan.

“Saya ini pengalaman lah. Tahu betul kalau rapat-rapat di hotel itu bagaimana. SPJ-nya sering tidak sesuai dengan kenyataan. Kamar lima yang dipakai cuma tiga. Makan 10 yang dikonsumsi cuma tujuh,” tegas Dedi.

Meskipun pemerintah pusat tidak melarang kegiatan dinas di hotel, Dedi menolak keras praktik tersebut. 

Ia meminta para wali kota dan bupati di Jawa Barat untuk mengalokasikan anggaran kegiatan ke sektor yang lebih dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Lebih baik uang itu dialihkan untuk memperbaiki sekolah, fasilitas kesehatan, sosial, dan jalan. Jangan berpesta di atas penderitaan rakyat,” ujarnya.

Kritik terhadap Pemborosan Anggaran

Menurut Dedi, efisiensi anggaran bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan mendesak, terutama di daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah. 

Ia mencontohkan kondisi Kabupaten Pangandaran yang belum mampu membayar tunjangan pegawai selama lima bulan terakhir karena keterbatasan fiskal.

“Ibu Bupati Pangandaran kalau ketemu saya selalu menangis. Karena tunjangan pegawai belum bisa dibayar selama lima bulan,” ungkap Dedi, menyebut Bupati Citra Pitriyami.

Ia mengkritik keras kebiasaan menggelar rapat di luar daerah yang hanya menguntungkan PAD wilayah lain, sementara daerah asal tidak mendapat manfaat apapun. 

Dedi mengimbau agar dana belanja kegiatan lebih banyak digunakan di wilayah sendiri demi kemajuan daerah masing-masing.

“Jangan buang uang di daerah lain. Buanglah uang di tempat kita sendiri. Rakyat kita sudah membayar pajak, mereka ingin daerahnya sendiri yang maju,” tegasnya

Keadilan Fiskal dan Kepentingan Rakyat

Dedi juga menyoroti ketimpangan antara daerah dengan PAD tinggi dan wilayah yang masih miskin meskipun harus merusak alam untuk mendapatkan pemasukan.

“Yang punya hotel dapat uang dari turis tanpa merusak apapun, tapi orang desa malah harus rusak alam demi pendapatan yang tetap kecil,” kritiknya.

Menurutnya, tak pantas jika daerah dengan kondisi infrastruktur yang rusak, sekolah yang roboh, dan puskesmas yang kekurangan alat, justru menghamburkan uang untuk kenyamanan para pejabat di hotel berbintang.

“Pejabat rata-rata tidak mau rapat di hotel melati. Maunya bintang 1 sampai bintang 3. Sementara jalan di kampung rusak, sekolah ambruk, puskesmas kekurangan alat,” sindirnya.

Seruan Reformasi Birokrasi

Gubernur Dedi Mulyadi menutup pernyataannya dengan ajakan tegas kepada seluruh kepala daerah agar mengubah pola pikir birokrasi boros menjadi pemerintahan yang efisien dan berpihak pada rakyat.

“Saya Gubernur yang keukeuh demi kepentingan rakyat,” tegasnya.

Ia berharap setiap rupiah dari pajak rakyat digunakan dengan tepat sasaran dan penuh tanggung jawab untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. (*)

Sumber: Tintahijau.com