Ganjar Pranowo Singgung Kelangkaan Pupuk di Sejumlah Daerah, Ini Jawaban Presiden Jokowi

Terkait kelangkaan pupuk tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan jawaban.

SUMBARRAYA.COM, - - - 

Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo sempat mengungkapkan mengenai kelangkaan pupuk di sejumlah daerah di Indonesia.

Keterangan tersebut disampaikan Ganjar Pranowo saat debat capres yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa (12/12/2023).

Terkait kelangkaan pupuk tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan jawaban.

Jokowi mengatakan saat ini dunia sedang mengalami krisis pangan. Menurutnya, kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor.

"Bahwa dunia sekarang sedang krisis pangan. Krisis karena pandemi belum selesai. Memperbaiki ekonomi belum selesai. Masuk ada perubahan iklim sehingga ada gelombang panas yang panjang yang menyebabkan gagal panen," katanya saat memberikan sambutan di hadapan penyuluh pertanian dan Babinsa Se-Jawa Tengah, di Pekalongan, Rabu (13/12/2023).

"Di Semua negara sekarang terjadi krisis pangan. Harga pangan yang naik. Semua negara," lanjutnya.

Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa perang Ukraina-Rusia juga berdampak pada petani di Indonesia. Pasalnya pasokan bahan baku pembuat pupuk berasal dari kedua negara tersebut.

"Kelihatannya perangnya jauh. Saya dulu juga enggak membayangkan bahwa dampaknya akan sampai ke sini. Khususnya untuk petani," ujarnya.

"Kenapa seperti itu? Perang di Ukraina antara Rusia dan Ukraina, kenapa berdampak pada petani? Karena lima pabrik pupuk yang kita miliki, lima industri pupuk yang kita miliki bahan bakunya itu dari Rusia dan Ukraina," lanjutnya.

Menurutnya, kondisi ini membuat pupuk di tanah air langka dan harganya mahal.

"Karena perang, kapalnya tidak bisa membawa bahan pupuk untuk berlabuh ke semua negara. Tidak hanya Indonesia. Sehingga pupuknya menjadi langka dan harganya naik. Ada problem di sana. Supaya kita semuanya tahu ini ada permasalahan apa," tuturnya.

Saling singgung terkait pupuk

Dua Capres yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saling singgung perihal pupuk subsidi yang sulit diperoleh kalangan petani di sejumlah wilayah di Indonesia.

Adapun, saling singgung masalah pupuk subsidi untuk para petani ini muncul dalam agenda Debat Capres di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Capres nomor urut 2 ini menyoroti sistem pelayanan publik di Jawa Tengah terkait memperoleh pupuk subsidi, khususnya pada saat Ganjar masih menjabat sebagai gubernur di provinsi tersebut.

"Dan yang saya dapat, setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk," papar Prabowo.

"Mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk," sambungnya.

Padahal, lanjut Prabowo, seharusnya sistem pelayanan publik harus dipermudah.

Apalagi, petani merupakan salah satu kalangan yang sangat vital, yang mampu menjaga keamanan pangan di dalam negeri.

"Sebenernya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Mungkin Bapak bisa jawab masalah itu. Terima kasih," tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ganjar langsung angkat suara terkait pernyataan Prabowo.

Ganjar mengatakan kelangkaan pupuk terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Mulai dari Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, bahkan Papua.

Hal-hal seperti ini menurut Ganjar, seharusnya dapat diatasi Pemerintahan saat ini. Terlebih, Prabowo disebut pernah menjabat Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), yang tentunya paham betul tentang permasalahan seputar pertanian.

"Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak. Pupuk langka terjadi di Papua Pak, pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur termasuk bensin," papar Ganjar.

"Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa sedikit mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi Ketua HKTI," lanjutnya.

Untuk itu, Ganjar bakal membereskan sumber permasalahan sistem pelayanan publik terkait distribusi pupuk subsidi ke petani.

Yakni dengan cara menyempurnakan data petani nasional. Serta tidak membatasi kuota pupuk bersubsidi.

"Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa dan tepat sasaran," ucap Ganjar.

"Maka ini lah yang akan kita kerjakan nanti," pungkasnya.

Sumber: TRIBUNnews.com