Mahfud MD: Wacana Tambah Masa Jabatan Presiden 3 Periode Tak Langgar Hukum

 SUMBARRAYA.COM, - - - 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai tidak ada pelanggaran hukum soal wacana penambahan masa jabatan presiden tiga periode yang disampaikan ketua partai politik (parpol) atau elemen masyarakat karena itu haknya berpendapat.

"Bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, saya katakan itu di luar pemerintah dan itu hak. Kita tidak bisa menghalangi kalau seseorang ketua partai politik, kelompok masyarakat tertentu berwacana itu (masa jabatan presiden) harus diperpanjang. Itu kan ya tidak melanggar hukum," ujar Mahfud MD dalam pidatonya di acara Rapat Pimpinan (Rapim) Lemhannas RI 2023 di Kantor Lemhannas, Jakarta, pada Rabu, 1 Februari 2023.

Mahfud MD tidak mempersoalkan apabila terdapat wacana perpanjangan masa jabatan presiden di tengah masyarakat. 

Ia berujar aspirasi masyarakat yang pro dan kontra bisa diadu satu sama lain.

"Kita tidak bisa menghalangi kalau seorang ketua partai politik, kelompok masyarakat tertentu, berwacana itu (masa jabatan presiden) harus diperpanjang. Itu kan ya tidak melanggar hukum," kata Mahfud MD, dikutip dari Antara.

Lebih jauh Mahfud MD berujar wacana penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak digagas dari internal pemerintah. 

Ia memastikan pemerintah siap untuk menggelar Pemilu 2024.

Pihak penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU disebutnya telah menyiapkan hal-hal detail antara lain persoalan prosedural, kelembagaan, hingga aturan tentang pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali tersebut sebagaimana amanat konstitusi.

"Sampai saat ini, kesiapan kita itu kalau secara internal, prosedural, personel, kelembagaan, aturan-aturan itu sudah kami siapkan semua. Tahapan-tahapannya sudah kami siapkan. Kita akan Pemilu tahun 2024," ujarnya.

Mahfud MD menambahkan bila ada gerilya mengenai penundaan Pemilu, hal itu menurutnya terkait dengan persoalan di luar ranah politik.

"Masalah yang mungkin harus kita hadapi, situasi di balik layar, bukan soal-soal politik internal yang seperti itu. Misalnya, bencana alam, geopolitik, kejadian luar biasa," katanya.

Beberapa Pihak Sempat Wacanakan Pemilu 2024 Ditunda

Jajaran elite partai politik sempat mewacanakan pemilu 2024 ditunda. 

Menteri Investasi Bahlil Lahaladia pertama kali mengungkapkan hal tersebut di sela rapat kerja dengan Komisi VI DPR, pada 31 Januari 2023.

Usulan itu dia sampaikan dengan mengutip sebuah survei yang dia klaim tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 70 persen, dan menggabungkannya dengan harapan dari para pengusaha.

"Saya kan keliling indonesia, baik itu pengusaha besar, pengusaha kecil, dalam negeri mau pun asing, karena mereka butuh stabilitas. kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan Pemilu 2024, itu jauh lebih baik," ujar dia.

Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyambut usulan tersebut. 

Ia berujar Pemilu 2024 ditunda minimal setahun dan maksimal dua tahun. 

Ketum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan juga mendukung usulan penundaan atau pengunduran jadwal Pemilu 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Pemilu 2024 tetap sesuai jadwal pada 14 Februari 2024. 

Jokowi meminta jangan ada spekulasi soal penundaan Pemilu, perpanjangan jabatan, dan jabatan 3 periode. 

Pernyataan itu disampaikan presiden saat memimpin rapat soal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan jajarannya pada Minggu, 10 April 2022.

"Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode," ujar Jokowi.

Sumber: Pikiran Rakyat