Pesan Kaleng Tuding LKAAM Sumbar Berpolitik, Parit Paga NKRI Geram Dan Bersuara Lantang

SUMBARRAYA.COM, - - -  

Sebuah spanduk yang menyinggung Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar bertuliskan “Urus saja masalah adat, jangan berpolitik!!” dipasang di Jalan Khatib Sulaiman, tepatnya di simpang tiga di depan gedung DPRD Sumbar.

Menanggapi hal tersebut, Rifki Fernanda Sikumbang Koordinator Paguyuban Parik Paga NKRI bersuara lantang. 

Menurut Rifki, narasi pada spanduk itu tidak berdasar, terdengar konyol dan pelaku bukan orang Minang yang paham dengan budaya orang Minang. 

Rifki menyebut pelaku dengan panggilang si Atuang kepada si pelaku yang memasang spanduk itu.

"Ini pesan kaleng yang sangat konyol kerena tidak memiliki dasar dan dibuat tanpa tanggung jawab. Kita sebut saja namanya si Atuang, si Atuang ini benar-benar tidak paham dengan nilai-nilai adab, adat, dan budaya orang Minangkabau. Budaya kita orang Minang keteknyo banamo, gadangnyo bagala, namun yang yang dipertontonkan si Atuang ini tidak mencerminkan itu. Entah dia siapa?maksudnya apa dan guna yang diperbuat apa? Pesan yang jelas hanya ingin menyerang Bapak Fauzi Bahar selaku ketua LKAAM saja. Si Atuang tidak menuliskan nama atau identitas dalam spanduk tersebut, hanya ingin membuat kegaduhan saja," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima BentengSumbar.com pada Kamis dinihari, 24 Maret 2022.

Menurutnya, hal ini merupakan feedback dari ketegasan dan kritik keras pimpinan LKAAM Datuak Nan Sati Fauzi Bahar selaku representasi kekesalan masyarakat Sumatera Barat, khususnya orang Minang terhadap statement yang disampaikan salah satu pejabat pemerintah baru-baru ini, namun si atuang jadi terlihat tidak cerdas.

Selain itu, aktivis yang juga wakil Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia ini juga menjelaskan bahwa LKAAM merupakan lembaga adat resmi yang berwewenang untuk merumuskan dan menjadi eksekutif dalam regulasi kebijakan masyarakat adat di Minangkabau. 

Bahkan LKAAM merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau.

“Sepaham saya, jabatan datuak itu adalah jabatan politik merupakan gelar pimpinan sebuah kaum di Minangkabau. Gelar atau jabatan datuak merupakan simbol dari pimpinan dalam sebuah kaum dan para datuak merupakan representasi dari masyarakat di kaumnya. Berlandaskan fungsinya, membuat para datuak berhak membuat sebuah kebijakan dan bahkan merumuskan aturan jika itu dinilai perlu untuk kemaslahatan kaumnya. Hingga bagaimana pula kita tidak memperbolehkan para datuak berpolitik karena jabatan datuak itu sendiri merupakan jabatan politik, dan ini merupakan sebuah keharusan," tegasnya.

Ia semakin yakin kalau si Atuang yang dia maksud benar-benar tidak paham dengan adat dan budaya orang Minang, hanya ingin membuat kegaduhan di lingkungan masyarakat. 

"Dan atau mungkin si Atuang hanyalah si Atuang yang tidak paham dengan apa yang dia buat dan hanya mengerjakan apa yang di perintahkan, begitu banyak kemungkinan," katanya.

Ia yakin dan percaya bahwa masyarakat Sumatera Barat sangat paham dengan dinamika yang terjadi hari ini dan tidak akan terbawa arus bunyi orang atau kelompok yang tidak bertanggungjawab ini. 

"Perlu kita ingatkan kalau si Atuang lupa, orang Minang menjadikan agama sebagai landasan adat dan mengimplementasikannya dalam kehidupan keseharian. Sehingga orang Minang benar-benar akan sangat jelas karakternya jika menyangkut isu-isu agama dan kami akan tetap menjaga itu," tutup pemuda yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPD Kesatuan Aktivis Muda Indonesia Sumatera Barat ini.

 (*)