Jokowi Diduga Ikut ‘Bermain’ Dalam Pemilihan Pimpinan TNI, Rocky Gerung: Presiden Terlibat Transaksi Politik

 

SUMBARRAYA.COM, - - -

 Pengamat politik Rocky Gerung melihat bahwa pemilihan pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diwarnai dengan kasak-kusuk politik.** Menurut Rocky Gerung, Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi juga terlibat dalam transaksi politik.

Rocky Gerung menduga, Jokowi harus mendengarkan arahan partainya, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta suara-suara yang lain untuk memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru.

"Saya nggak punya pendapat sebetulnya, karena itu urusan TNI. Tapi kita mesti berpendapat karena kasak-kusuk politik sangat kental dalam proses pemilihan itu," kata Rocky Gerung, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Minggu, 5 Desember 2021.

"Presiden sendiri terlibat dalam transaksi politik, mesti mendengarkan suara PDIP, mesti membaca suara yang lain untuk memutuskan Andika. Kan itu yang terjadi," lanjut Rocky Gerung.

Rocky Gerung menilai, akibat hal ini, maka muncul berbagai spekulasi politik.

 Mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu mengatakan, ada tokoh-tokoh politik di sekitar Jokowi yang selalu menginginkan adanya keterlibatan TNI. Karenanya, muncul sinyal-sinyal politik dalam pemilihan Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman.

 "Semua ini sebenarnya terjadi karena politik mengundang kembali TNI untuk masuk di dalam sphere of influence politics. Itu bahayanya," ujarnya.

 Ketika ditanyai Refly Harun mengenai kecenderungan ketidakpercayaan diri partai-partai nasionalis untuk melawan kelompok Islam tanpa melibatkan TNI dan Polri, Rocky Gerung justru mengaminkan hal tersebut.

Ia menuturkan, partai-partai nasionalis yang tidak percaya diri menunjukkan bahwa mereka tak memiliki kapasitas dalam memimpin negeri, sehingga melibatkan unsur militer.

Salah seorang pendiri Setara Institute itu menegaskan, militer hanya bertugas menjaga negara, bukan menjaga umat ataupun konstituen dari sebuah partai yang berbasis agama.

 "Padahal militer nggak menjaga umat, militer menjaga negara. Nggak ada urusan militer dengan menjaga konstituen dari sebuah partai yang basisnya agama. Nggak bisa gitu tuh," tegasnya.

 (Seputartangsel)