• Breaking News

    Advertisement

    loading...

    Gerindra Incar Kursi Ketua MPR Lewat Rekonsiliasi, Golkar Gak Terima: Gak Logis


              Gerindra Incar Kursi Ketua MPR Lewat Rekonsiliasi, Golkar Gak Terima: Gak Logis
    Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasn Syadzily.
     
    SUMBARRAYA.COM - - -  Partai Gerindra makin terang-terangan bersiap bergabung dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    Sinyal tersebut menguat usai pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Terpilih Pilpres 2019, Jokowi.

    Keduanya bertemu di Stasiun MRT, Lebak Bulus, Jakarta, akhir pekan lalu.
     
    Partai berlambang kepala burung garuda itu juga sudah menyiapkan sejumlah incaran jabatan jika kemudian nantinya benar-benar merapat ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
     
    Salah satunya adalah kursi Ketua MPR RI yang sebelumnya sudah sangat diinginkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasn Syadzily angkat bicara.

    Menurutnya, permintaan Gerindra itu sebagai permintaan tak logis.

    Sebaliknya, Ace menegaskan bahwa kursi Ketua MPR RI idealnya ditempati oleh parpol yang berada di posisi kedua dalam Pemilu 2019.

    Dengan posisi tersebut, Golkar kini mendapat 85 kursi parlemen.

    “Ketua MPR RI itu logisnya diduduki partai pemenang kedua perolehan kursi di DPR RI, yang diduduki Partai Golkar,” ujar Ace saat dihubungi wartawan, Jumat, 19 Juli 2019.

    Ace juga menegaskan, rekonsiliasi juga bukan sebagai ajang bagi-bagi kursi atau jabatan tertentu.

    Kalaupun memang Gerindra menginginkan posisi tersebut, sudah semestinya akan lebih dulu melalui pembahasan di internal koalisi Jokowi-Ma’ruf.

    “Kalau Gerindra mau menduduki kursi itu, belum sama sekali dibicarakan dalam koalisi kami,” tutup Ace.

    Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mujahid menyebut, rekonsiliasi sebaiknya dibarengi dengan pembagian jabatan strategis secara proporsional.

    Karena itu, Sodik menilai tidak ada yang keliru dari pertemuan Prabowo-Jokowi dengan membahas hal-hal yang strategis.

    Mewujudkan rekonsiliasi, sambungnya, bisa digambarkan dengan berbagi jabatan strategis secara proporsional.

    Sodik bahkan mengusulkan, demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka harus ada pembagian jabatan politik yang berkaitan langsung dengan jalur pemerintahan.

    “Indahnya NKRI. Ketua MPR dari Gerindra, Ketua DPR RI dari PDIP, Presiden Ir Joko Widodo,” kata Sodik, Jumat, 19 Juli 2019.

    Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menegaskan, pihaknya siap bergabung jika memang mendapat tawaran.

    Bahkan, Arief menyebut, ajakan itu merupakan sebuah penghargaan yang cukup besar dari Preisden Jokowi.

    “Ya kita oke saja,” jawabnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019.

    Arief juga mengungkap, adanya pertemuan lanjutan antara Prabowo-Jokowi yang juga tutut dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    ada sejumlah materi pembicaraan dalam pertemuan Prabowo-Jokowi-Megawati itu nantinya.

    Selain membicarakan mengenai kebangsaan, juga akan dibicarakan tentang opsi-opsi bergabungnya Gerindra ke kabinet Jokowi-Ma’ruf.

    “Salah satunya itu (membahas soal kursi kabinet) itu, dan yang lainnya nanti akan dibahas antara Prabowo–Jokowi dan Ibu Mega,” bebernya.

    “Nanti kalau sudah siap baru kita kasih tahu. Pertemuan itu melibatkan Ibu Mega nantinya,” kata Arief.

                                                                                    
    (Source: pojoksatu.id)

    No comments

    ada

    ada

    Post Bottom Ad

    ad728
    PT. Prosumbar Media Group, Mengucapkan: Selamat datang di www.sumbarraya.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Nov Wibawa