Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Gandeng Ombudsman

SUMBARRAYA.COM, Tanah Datar - - -

Didampingi Ombudsman Republik Indonesia (RI) perwakilan Sumatera Barat pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Bagian Organisasi gelar penilaian kepatuhan layanan publik ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga mencapai pemerintahan nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Selasa (9/10).

Penilaian tersebut mencakup Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Pengelolaan Sarana Prasarana, Pelayanan Khusus, Tarif Pelayanan, Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan, Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pengelolaan Pengaduan dan Penilaian Kinerja.

Kepala Bagian Organisasi Andriyanti Rustam mengatakan bahwa rangkaian penyelenggaraan penilaian kepatuhan pelayanan publik terbagi dari dua tahapan yaitu pembinaaan dari pemerintah kabupaten Tanah Datar dan penilaian terkait kepatuhan pelayanan publik yang ditahun sebelumnya telah dilaksanakan disekitar perangkat daerah hingga saat ini dikembangkan sampai kepemerintahan Nagari sesuai arahan dari Bupati Tanah Datar.

“Program bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanah Datar di tahun ini yaitu melakukan pembinaan pelayanan publik diawal tahun yang dilanjutkan pada penilaian kepatuhan pelayanan publik bagi 26 nagari sebagai percontohan dengan mengandeng tim dari Ombudsman perwakilan Sumatera Barat sebagai pendamping,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa nantinya hasil dari penilaian tersebut akan diserahkan dengan laporan penilaian kinerja masing-masing OPD dan pemerintahan Nagari yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik di tempatnya masing-masing.

Tak hanya itu ia juga berharap kegiatan ini dapat berlanjut terus menerus disetiap tahun yang nantinya lebih merangkul seluruh pemerintahan nagari yang ada di Kabupetan Tanah Datar.

“Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik maka masyarakat diwajibkan mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Dengan ada kegiatan ini tentu kedepannya setiap perangkat daerah hingga pemerintahan  nagari kita harapkan dapat meningkatkan standar pelayanan publik,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat Adel Wahidi mengatakan kegiatan ini adalah bentuk dukungan Ombudsman Sumatera Barat dalam membantu program monitoring pelayanan publik yang diselengarakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

“Kami sangat mengapresiasi penilaian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui bagian Organisasi tentang kepatuhan pelayanan publik yang sudah masuk kepemerintahan Nagari. Ini tentu sudah jauh lebih maju dari daerah lain yang masih mencakup kawasan OPD tentang standar pelayanan publik,” ujarnya.

Ia pun mengharapkan, pemerintah daerah terus mengenjot pelayanan publik yang jika terus dilakukan secara terus menerus, bukan tidak mungkin standar pelayanan publik di pemerintahan Kabupaten Tanah Datar akan semakin baik. 

 

#   Yt/rhn