Kabid Humas PP Yuliadi Chandra Defisit BPJS kesehatan jangan sampai Pengaruhi Pelayanan
Kabid Humas) Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Padang, Yuliadi Chandra, S.Pd, mengharapkan, potensi defisit pada BPJS kesehatan tidak akan mengganggu pelayanan pada masyarakat. |
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Majelis Pimpinan Cabang
Pemuda Pancasila (PP). Kota Padang, Yuliadi Chandra, S.Pd, mengharapkan,
potensi defisit pada BPJS kesehatan tidak akan mengganggu pelayanan
pada masyarakat. Lembaga tersebut diminta semangkin optimal dan tetap
memberikan pelayanan secara normal.
"Meski demikian, walaupun ada indikasi defisit BPJS kesehatan,
pelayanan pada masyarakat diminta bisa dipastikan terus dilaksanakan,"
ujar Yuliadi Chandra, di Padang, Kamis, 20 September 2018.
Menurut Chandra, pemerintah dilihat harus cerdas memikirkan untuk
mencari jalan menangani defisit pada BPJS kesehatan, agar tidak
terulang pada tahun berikutnya.
"Namun tentu saja berkaitan hal itu. Harus dilakukan hal-hal untuk
mengantisipasi jangan sampai setiap tahun BPJS kesehatan ini mengalami
defisit," tutur Chandra yang juga pengurus Serikat Media Siber
Indonesia( SMSI) Sumbar ini.
"Selama ini saya tidak merokok, tapi setelah tahu pemerintah atau BPJS
kekurangan anggaran untuk bayar pasien BPJS, Maka sebab itu akan pikir-
pikir untuk mulai merokok rutin.Seruan atau ajakan merokok ini jangan
dimaknai negatif,” sambungnya sembari menghirup rokok merk terkenal di
Indonesia.
Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan
presiden (perpres) soal pemanfaatan cukai rokok dari daerah untuk
menutup defisit keuangan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan.
"Perpres sudah ditandatangan dan sedang diundangkan di Kumham," kata
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo di Istana
Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/9/2018).
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebelumnya memang
berharap pemerintah mengalirkan dana dari cukai rokok untuk
menyeimbangkan arus keuangannya.
Pembahasan mengenai pemanfaatan cukai rokok ini sudah dilakukan sejak Mei 2018.
Sebab, pada 2018 ini, diperkirakan anggaran keuangan BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp 16,5 triliun. (r)
No comments