Dinas PUPR Sumbar, Walau Ketersediaan Anggaran Terbatas Pembangunan Infrastruktur tetap Jalan

Kepala Dinas PUPR Sumbar, Ir. H. Fathol Bari, MSc, Eng

Berbekal anggaran sebesar Rp400 Miliar, pada tahun 2018 ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Barat (Sumbar) fokus pada program pembangunan gedung,  perbaikan dan pemeliharaan jalan provinsi.
   

Fokus pekerjaan pembangunan jalan tahun 2018 ini, meliputi ruas Jalan Alahan Panjang-Pasar Baru, Jalan Langgai di Kecamatan Sutera (Pessel), Jalan Nipah (Kota Padang), Jalan Sumani Sandiang Baka (Kabupaten Solok) Jalan Sekitaran Pelambayan, Matur (Agam) Padang Aro (Solok Selatan), dan Jalan ke Teluk Tapang (Pasbar).

Beberapa pekerjaan pembangunan jalan provinsi tahun 2018.(foto; doc BM)

" Tahun 2018, pemeliharaan dan pembangunan hampir merata untuk jalan provinsi yang tersebar di kabupaten/kota. Namun karena ketersediaan anggaran terbatas, dilakukan secara bertahap. Volume pekerjaan juga Variatif, ada yang hanya satu kilometer, tergantung kecukupan dana pokoknya,” ujar Kepala Dinas PUPR Sumbar, Ir. H. Fathol Bari, MSc, Eng.

Peralihan status jalan dari kabupaten dan kota menjadi jalan provinsi, menurut Fathol, juga berakibat melambatnya penanganan jalan.

"Peralihan status jalan berpengaruh kepada kualitas jalan provinsi. Awalnya kualitas jalan provinsi sudah mencapai 90 persen, turun menjadi 60 persen. Padahal untuk mencapai angka 1 persen kualitas jalan membutuhkan dana lebih dari Rp200 miliar.

Sekitar 400 km jalan menjadi tanggung jawab provinsi, sehingga panjang jalan provinsi bertambah dari 1.150 km menjadi 1.520 km. Namun demikian, tegas Fathol, pihaknya akan tetap berusaha jalan provinsi ini dibangun dan dipelihara.

Pada tahun 2018, Dinas PUPR Sumbar menargetkan pembangunan fisik meningkat dibandingkan 2017. Begitu juga soal serapan anggaran yang ditarget seminim-minimnya hingga 98 persen" terang Fathol.

Pembangunan Jembatan Lolong Padang Barat, Kota Padang, Sumbar. (foto; doc BM)

Lebih lanjut, Fathol memaparkan, “Progres pembangunan fisik saat ini sudah lebih dari 90 persen. Bebanding tahun 2017 lalu capaian realisasi di angka 95 persen. Paling tidak itu tercapai dan mudah-mudahan lebih tinggi baik fisik maupun serapan anggaran,” paparnya.

"Hingga kini, Dinas PUPR Sumbar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 356 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, hingga beberapa gedung pemerintah yang belum tertuntaskan di tahun sebelumnya.

Gedung- gedung pemerintahan yang dikerjakan tahun 2018. (foto; doc BM)

Termasuk gedung yang terdampak gempa pada 2009. Seperti gedung Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, gedung Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan gedung Dinas Perikanan dan Kelautan yang sudah selesai di tahun 2017. Untuk tahun ini dikerjakan beberapa gedung yaitu gedung pemberdayaan perempuan,stadion utama,lanjutan gedung kebudayaan,dan gedung confrensi hall," ungkapnya.

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Barat (Sumbar). 

# ef/ rel