Gubernur Sumbar Pertanyakan Data 70 Ribu Orang Miskin di Kota Padang
SUMBAR RAYA.COM (Padang).
Pihak BPJS Kesehatan Kota Padang, menyebutkan angka sebanyak 70 ribu
orang miskin di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat belum mendapat
jaminan kesehatan nasional (Jamkesnas).
Mendengar dan membaca laporan BPJS Kesehatan, Gubernur Sumatra Barat,
Prof. DR. H. Irwan Prayitno, merasa kaget dan keheranan. Apa iya angka
sebanyak itu?
Kemudian mantan anggota DPR RI ini, justeru mempertanyakan dan mengkritisi dari mana BPJS Kesehatan mendapat angka tersebut?
"Dari mana datanya ini? Masak iya sebanyak 70 ribu warga Kota Padang
belum terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan," timpal Gubernur Irwan,
Senin, 20 Agustus 2018 di ruang pertemuaan Rumah Dinas Gubernur Sumbar,
Jati Baru, Jalan Jenderal Sudirman, Padang.
Jumlah ribuan warga Padang yang notabene warga miskin, terungkap dalam
rapat gabungan yang dihadiri pimpinan BPJS Padang didampingi sejumlah
stafnya.
Hadir Kepala Dinas Sosial Sumbar, Abdul Gafar, Ketua Baznas Sumbar
Prof. H.Syamsul Bahri Khatib, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Amasrul
bersama staf, Awaluddin Kahar (Humas Baznas Padang), Bobby Iskandar
(staf ADM/SDM) serta undangan lain.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno merasa janggal melihat data orang miskin itu.
"Sebab selama ini telah banyak anggaran dari APBD Sumbar, APBD Kota
Padang dan dana dari pusat yang dialokasikan untuk Jamkesnas warga
miskin di Kota Padang.
Bahkan dari data yang ada sudah 92 persen warga Kota Padang l berstatus miskin telah mendapat pelayanan Jamkesnas.
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Amasrul.
"Kok bisa sebesar itu, angkanya? Dinas Sosial Padang punya data baku
tentang orang miskin yang telah mendapat pelayanan kesehatan. Bapak
dapat dari mana data tersebut," ujarnya.
Menyikapi ada data yang berbeda berkaitan orang miskin yang belum
mendapat pelayanan kesehatan gratis, Gubernur Irwan Prayitno terlihat
sangat arif.
"Ya sudah, begini saja. Pak Gafar nanti jadwalkan pertemuan lagi
mematangkan data yang ada di BPJS Kesehatan dengan data Dinas Sosial
Kota Padang," kata gubernur mengintruksikan Kepala Dinas Sosial Sumbar.
Satukan presepsi dulu, kata guru besar ini, tentang jumlah orang miskin
di Padang yang belum mendapat pelayanan kesehatan nasional.
"Dalam rapat berikut undang semua kepala dinas sosial kota dan kabupaten
di Sumbar. Pastikan mereka membawa data yang falid," kata gubernur.
BAZNAS DIMINTA IKUT MEMBANTU
Gubernur Sumbar, Irwan menjelaskan, rapat koordinasi ini sangat
penting. Namun karena data orang miskin yang belum terdaftar mendapat
jaminan kesehatan di Padang, berbeda antara BPJS Kesehatan dan Dinas
Soaial Padang, maka tujuan rapat koordinasi akan dijelaskan nanti pada
waktunya.
Kenap rapat koirdinasi menghadirkan Baznas Sumbar dan Baznas Padang?
Menurut Gubernur, setelah data orang miskin dapat diketahui dengan angka
yang benar, diharapkan nanti Baznas Sumbar dan Padang juga bisa ikut
membantu membayar premi BPJS Kesehatan warga miskin.
"Karena ini uang zakat, tentu data yang disepakati nanti harus yang sesuai dengan asnaf delapan," tegas Gubernur Irwan Prayitno.
Ketika diminta gubernur tanggapan sekaitan pembayaran BPJS Kesehatan
warga miskin, Awaluddin Kahar mewakili Baznas Padang menuturkan, selama
ini Baznas Padang telah banyak membantu para fakir, miskin dan gharimin
yang tidak sanggup membayar iyuran BPJS Kesehatan mereka. Baznas Padang
datang membayarnya.
Penjelasan serupa disampaikan Ketua Baznas Sumbar.
"Baznas Sumbar sudah cukup banyak membantu biaya kesehatan warga miskin
yang menderita sakit," ungkap Buya Syamsul Bahri begitu panggilan akrab
Prof. H. Syamsul Bahri Khatib.
# IMPIANNEWS.COM
No comments