Jawab Kritik Prabowo soal Kemiskinan, Ngabalin: Sesat dan Menyesatkan

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.

SUMBAR RAYA. COM - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menilai, kritik yang dilontarkan kepada pemerintah dan cenderung bernada pesimis merupakan kritik yang menyesatkan. 

Bahkan, Ngabalin menyebut kritik terkait meningkatnya angka kemiskinan yang dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyesatkan. 

"Itu sebabnya saya ingin mengatakan kepada Anda semua bahwa kalau ada pernyataan dari siapa pun, termasuk dari Prabowo Subianto, kalau menyebutkan kemiskinan Indonesia naik 50 persen, itu adalah pernyataan yang sesat dan menyesatkan," ujar Ngabalin dalam sebuah diskusi di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Sabtu, 28 Juli 2018. 

Menurut Ngabalin, saat ini generasi muda Indonesia memiliki optimisme untuk memajukan bangsanya.

Ia meyakini kritik yang bersifat pesimisme dan fitnah tidak akan membuat Indonesia bubar. 

Ngabalin pun memastikan kritik yang dilontarkan oleh Prabowo terkait meningkatnya kemiskinan itu tidak benar. 

Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan justru menurun. Kendati demikian ia tidak memaparkan data penurunan tersebut secara detail. 

"Sepanjang Anda berbohong, sepanjang Anda menyebarkan berita hoaks, berita yang sesat dan menyesatkan, saya akan melakukan perlawanan di mana pun Anda berada," kata Ngabalin. 

Sebelum 2015

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, bahwa kasus tersebut terjadi sebelum 2015.

"Pernyataan beliau (Prabowo) itu benar kalau mengacu kepada situasi sebelum 2015," kata Erani saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Sabtu, 28 Juli 2018.

Erani menjelaskan, jika mengacu angka kemiskinan sejak 2014 sampai sekarang justru pemerintah memperbaiki satu per satu masalah yang disampaikan oleh Prabowo Subianto.

Dia menyebut, pada awal-awal 2015 pemerintahan kabinet kerja diwarisi oleh angka kemiskinan sebesar 11,2% atau setara 28,15 juta penduduk. Sekarang, penduduk miskin hanya 9,82% atau sekitar 25,95 juta orang.

"Jadi hanya dalam tiga tahun bisa dikurangi jumlah penduduk miskin 2,2 juta orang," ujar Erani.

Selain itu, Erani juga menjelaskan konsentrasi pemerintah pada kekayaan. Pada Maret 2013 40% kelompok masyarakat paling miskin hanya memperoleh porsi 16,87% dari total pengeluaran belanja nasional, sedangkan 20% golongan paling atas menikmati 48,50% dari total pengeluaran.

Pada Maret 2018, situasi tersebut menjadi lebih baik, di mana 40% kelompok masyarakat bawah pengeluarannya menjadi 17,29% dan 20% golongan paling atas porsi pengeluarannya turun menjadi 46,09%.

"Itu sebabnya rasio gini terus dan sekarang menjadi 0,38 dibandingkan pada 2013 yang mencapai 0,41. Intinya, sekarang pemerataan jadi jauh lebih bagus," tutup dia.

Garuda dan PLN

Selain menyinggung angka kemiskinan di Indonesia selama lima tahun terakhir naik 50%, Prabowo pun berbicara tentang kondisi BUMN.

Ia menyebut bahwa BUMN dijual diam-diam, seperti Pertamina. Garuda Indonesia hingga PLN juga dikatakannya bangkrut.

Dia menjelaskan, pada 2014 total laba BUMN sebesar Rp 159 triliun dan pada 2017 meningkat menjadi Rp 173 triliun atau tumbuh 8,8%. Jumlah BUMN yang mengalami ketugian juga terus menurun hingga mencapai 84% bila dibandingkan pada situasi 2012.

"Fakta ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMN dilakukan dengan sistematis dan terukur sehingga BUMN menjadi lebih bagus," kata Erani.

Menurut Erani, pengelolaan ekonomi Indonesia sampai saat ini pun menjadi jauh lebih sehat, adil, dan mandiri. Bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi masih di level 5%, inflasi yang rendah.

"Pemerintah memastikan agar ke depan kesinambungan perbaikan kinerja ini terus terjaga sehingga tidak kembali mengalami pemburukan seperti masa lalu," jelas dia.

Data Lama

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan klaim Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak benar soal kemiskinan yang naik 50 persen dalam lima tahun terakhir.

Bhima mengatakan kemungkinan data yang disebutkan Prabowo masih data lama sebelum 2015. "Per Maret 2018, jumlah penduduk miskin 25,9 juta orang. Per Maret 2013, jumlah penduduk miskin 28,07 juta orang. Jadi lima tahun ini berkurang sekitar 2,17 juta orang. Jadi klaim kemiskinan naik 50 persen tidak benar," kata Bhima saat dihubungi, Ahad, 29 Juli 2018.

Pada Jumat, 27 Juli 2018, Prabowo mengklaim Indonesia menjadi tambah miskin dalam lima tahun ini. Hal itu juga ditambah dengan mata uang rupiah yang terus melemah.

Lebih lanjut, Bhima mengatakan terlepas klaim yang kurang update itu, ada beberapa catatan terkait dengan tingkat kemiskinan. Pertama, kata Bhima, garis kemiskinan masih rendah dan perlu dievaluasi. Garis kemiskinan Rp 400 ribu per bulan per orang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan hidup hari ini.

"Pengukuran jumlah penduduk miskin pun agak bias karena dihitung berdasarkan pengeluaran saja, tidak memasukkan penghitungan berdasarkan aset atau pendapatan," kata Bhima.

Menurut Bhima, bisa saja orang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga masuk ke atas garis kemiskinan. Padahal pendapatannya di bawah 400 ribu per bulan. "Ya itu kemiskinan yang disebut semu. Mungkin Pak Prabowo hanya mengingatkan bahwa ikhtiar penurunan kemiskinan masih jauh dari kata selesai," ujarnya.

Dalam beberapa kesempatan, Prabowo memang kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah di bidang ekonomi.

Misalnya seusai bertemu Ketua MPR Zulkifli Hasan di rumah dinasnya Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin, 25 Juli 2018 lalu, Prabowo sempat memaparkan soal kesenjangan sosial. 

Bahkan, ia menguatkan kritik terkait kesenjangan sosial tersebut dengan data-data dari institusi pemerintah, lembaga internasional dan lembaga swadaya masyarakat, seperti Oxfam, Infid dan Walhi. 

Mantan Komandan Jenderal Kopassus TNI AD itu mengungkapkan, berdasarkan hasil riset lembaga internasional, koefisien gini ratio Indonesia berada di angka 45. Artinya, 1 persen masyarakat menguasai 45 persen kekayaan nasional.

Kemudian, ia menyoroti banyaknya lahan yang dikuasai perusahaan-perusahaan swasta. Dengan mengutip data dari Badan Pertanahan Nasional, ia menyebut sebesar 1 persen masyarakat telah menguasai 80 persen lahan di Indonesia. 

Prabowo juga mengkritik tingginya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut dia, masih ada sekitar 69 juta penduduk Indonesia yang terancam miskin.

(Sumber: kompas.com/detik.com/tempo.co)