Kerusuhan Mako Brimob, Fadli Zon: Di Mana Sebenarnya Posisi Ahok Ketika Insiden Ini Terjadi?
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.
SUMBAR RAYA.
COM, - - - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyampaikan belasungkawa dan
sekaligus menyesalkan atas insiden pembunuhan dan penyanderaan di Rutan
Mako Brimob.
Menurut Fadli, pembunuhan dan penyanderaan oleh napi teroris di dalam markas satuan elite Polri, seharusnya bisa ditangani dengan lebih baik dan cepat.
Fadli menyampaikan belasungkawa kepada keluarga lima polisi yang gugur saat disandera para napi teroris.
"Saya turut berbelasungkawa atas gugurnya lima personel kepolisian kita dalam tragedi kerusuhan di rutan Mako Brimob. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan," tulis Fadli di akun Twitternya, Kamis, 10 Mei 2018 sore.
"Insiden pembunuhan dan penyanderaan di rutan Mako Brimob, yang berjalan kurang lebih 36 jam, patut kita sesalkan bersama. Sebab, insiden ini terjadi di markas komando pasukan khusus Kepolisian Indonesia," cuit Fadli.
Fadli pun menyoroti sistem pengamanan pemasyarakatan bagi napi di rutan di Mako Brimob, baik napi teroris maupun napi umum.
"Dulu Ahok ditempatkan di Rutan Mako Brimob karena dianggap aman, kini kenyataannya tak demikian. Masyarakat juga bertanya di mana sebenarnya posisi Ahok ketika insiden ini terjadi?. Perlu transparansi agar tak ada kecurigaan," kata Fadli.
Menurut Fadli, sebaiknya semua napi yang sudah mendapatkan putusan pengadilan masuk lapas yang sudah tersedia, misalnya Lapas Cipinang atau Salemba.
Insiden di Rutan Mako Brimob, ditegaskan Fadli, harus menjadi refleksi penting bagi semua pihak.
Menurut Fadli, pembunuhan dan penyanderaan oleh napi teroris di dalam markas satuan elite Polri, seharusnya bisa ditangani dengan lebih baik dan cepat.
Fadli menyampaikan belasungkawa kepada keluarga lima polisi yang gugur saat disandera para napi teroris.
"Saya turut berbelasungkawa atas gugurnya lima personel kepolisian kita dalam tragedi kerusuhan di rutan Mako Brimob. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan," tulis Fadli di akun Twitternya, Kamis, 10 Mei 2018 sore.
"Insiden pembunuhan dan penyanderaan di rutan Mako Brimob, yang berjalan kurang lebih 36 jam, patut kita sesalkan bersama. Sebab, insiden ini terjadi di markas komando pasukan khusus Kepolisian Indonesia," cuit Fadli.
Fadli pun menyoroti sistem pengamanan pemasyarakatan bagi napi di rutan di Mako Brimob, baik napi teroris maupun napi umum.
"Dulu Ahok ditempatkan di Rutan Mako Brimob karena dianggap aman, kini kenyataannya tak demikian. Masyarakat juga bertanya di mana sebenarnya posisi Ahok ketika insiden ini terjadi?. Perlu transparansi agar tak ada kecurigaan," kata Fadli.
Menurut Fadli, sebaiknya semua napi yang sudah mendapatkan putusan pengadilan masuk lapas yang sudah tersedia, misalnya Lapas Cipinang atau Salemba.
Insiden di Rutan Mako Brimob, ditegaskan Fadli, harus menjadi refleksi penting bagi semua pihak.
Waketum
Gerindra ini menilai, area rutan di Mako Brimob seharusnya memiliki
tingkat pengamanan tinggi dan penjagaan yang super ketat.
"Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia ada pembunuhan dan penyanderaan di lingkungan Mako Brimob sehingga tewas 5 personel Brimob," sambungnya.
Insiden ini, menurutnya, jelas menandakan ada masalah. Karena itu, penyebab kerusuhan ini harus diselidiki secara serius.
Meski begitu, Fadli juga mengapresiasi keberhasilan Polri menangani situasi ini, apalagi sandera terakhir, Bripka Iwan Sarjana, bisa dibebaskan dalam kondisi selamat.
Namun, kata dia, ada beberapa catatan penting untuk dievaluasi. Kasus ini, menurutnya, jadi catatan hitam bagi Polri.
Fadli meminta insiden ini diselidiki penyebabnya secara serius. Dia berharap Polri dan jajarannya dapat lebih waspada agar peristiwa serupa tidak terulang.
"Pertama, terkait transparansi informasi. Awalnya pihak Kepolisian menyatakan situasi terkendali. Setidaknya hingga Rabu pagi dinyatakan situasi sudah dapat ditangani. Namun ternyata hingga Kamis pagi, rutan Mako Brimob masih dikuasai tahanan bersenjata api laras panjang. Ketidaktransparanan ini sangat disesalkan," kritik Fadli.
"Ironisnya, bahkan ada aparat yang masih disandera. Informasi ini pun awalnya tak jelas. Begitupun dengan kesimpangsiuran lima korban tewas dari aparat kita, yang terkesan ditutup-tutupi," sambungnya.
Semestinya, lanjut Fadli, karena lokasi kejadian berada di Mako Brimob, penanganan situasi bisa lebih cepat.
"Ini menjadi catatan hitam bagi kepolisian, peristiwa serupa tak boleh terulang kembali," tegasnya.
"Wajib diselidiki awal mula kejadian dan kronologinya. Jika ada kelalaian atau prosedur yang salah, perlu ada sanksi dan tindakan," Fadli menambahkan.
(Sumber: teropongsenayan.com)
"Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia ada pembunuhan dan penyanderaan di lingkungan Mako Brimob sehingga tewas 5 personel Brimob," sambungnya.
Insiden ini, menurutnya, jelas menandakan ada masalah. Karena itu, penyebab kerusuhan ini harus diselidiki secara serius.
Meski begitu, Fadli juga mengapresiasi keberhasilan Polri menangani situasi ini, apalagi sandera terakhir, Bripka Iwan Sarjana, bisa dibebaskan dalam kondisi selamat.
Namun, kata dia, ada beberapa catatan penting untuk dievaluasi. Kasus ini, menurutnya, jadi catatan hitam bagi Polri.
Fadli meminta insiden ini diselidiki penyebabnya secara serius. Dia berharap Polri dan jajarannya dapat lebih waspada agar peristiwa serupa tidak terulang.
"Pertama, terkait transparansi informasi. Awalnya pihak Kepolisian menyatakan situasi terkendali. Setidaknya hingga Rabu pagi dinyatakan situasi sudah dapat ditangani. Namun ternyata hingga Kamis pagi, rutan Mako Brimob masih dikuasai tahanan bersenjata api laras panjang. Ketidaktransparanan ini sangat disesalkan," kritik Fadli.
"Ironisnya, bahkan ada aparat yang masih disandera. Informasi ini pun awalnya tak jelas. Begitupun dengan kesimpangsiuran lima korban tewas dari aparat kita, yang terkesan ditutup-tutupi," sambungnya.
Semestinya, lanjut Fadli, karena lokasi kejadian berada di Mako Brimob, penanganan situasi bisa lebih cepat.
"Ini menjadi catatan hitam bagi kepolisian, peristiwa serupa tak boleh terulang kembali," tegasnya.
"Wajib diselidiki awal mula kejadian dan kronologinya. Jika ada kelalaian atau prosedur yang salah, perlu ada sanksi dan tindakan," Fadli menambahkan.
(Sumber: teropongsenayan.com)
About Sumbar Raya
No comments