SOLOK — Sejumlah wartawan dan pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Solok menyampaikan keluhan terkait tata kelola administrasi, proses pembayaran hak media, serta pola komunikasi internal di bawah kepemimpinan Kepala Diskominfo Kabupaten Solok, Uchi Saidani.
Keluhan dari kalangan wartawan antara lain berkaitan dengan pembayaran hak media yang disebut belum direalisasikan, meskipun kewajiban publikasi dan penyerahan kliping pemberitaan telah dipenuhi.
Sejumlah wartawan mempertanyakan proses administrasi pembayaran yang berlangsung di lingkungan Diskominfo Kabupaten Solok. Dalam pembahasan sebelumnya, nama Bendahara Diskominfo, Nurullah, turut disebut berkaitan dengan proses administrasi pencairan.
Namun, seorang pejabat yang mengetahui proses administrasi dan meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, dokumen pertanggungjawaban sejumlah media disebut telah lengkap dan kini masih menunggu persetujuan Kepala Diskominfo.
“Semua LPJ/SPJ kawan-kawan media sebenarnya sudah lengkap di meja Kadis, baik untuk pariwara, kliping, maupun rilis berita. Syarat administrasi sudah terpenuhi dan tinggal menunggu tanda tangan beliau,” ujar sumber tersebut.
Menurut sumber itu, proses pembayaran belum berjalan karena dokumen tersebut disebut belum ditandatangani oleh kepala dinas. Sumber mengaitkan kondisi tersebut dengan persoalan komunikasi antara pihak media dan pimpinan Diskominfo.
Meski demikian, informasi mengenai proses administrasi dan alasan tertundanya pembayaran tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak Diskominfo Kabupaten Solok.
Keluhan Internal Pegawai
Selain dari kalangan wartawan, keluhan juga disampaikan oleh seorang pegawai di lingkungan Diskominfo Kabupaten Solok. Pegawai tersebut mengaku merasa kurang nyaman dengan pola komunikasi pimpinan yang dinilainya tidak kondusif.
“Kadis sering mengancam akan ‘habis-habisan’ jika ada yang bermacam-macam dengannya,” ujar pegawai tersebut.
Pegawai itu juga menyebut adanya sejumlah pernyataan mengenai kedekatan kepala dinas dengan beberapa tokoh. Namun, informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Selain persoalan komunikasi, pegawai tersebut mengeluhkan belum adanya standar operasional prosedur (SOP) dan instruksi kerja yang dinilai cukup jelas dalam pelaksanaan sejumlah tugas di lingkungan dinas.
“Kalau ada mutasi, kami rela dimutasi ke mana saja asalkan tidak lagi menjadi bawahan beliau,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari sumber internal dan belum mendapatkan konfirmasi dari Kepala Diskominfo Kabupaten Solok.
Pernyataan Awak Media
Keluhan lain disampaikan seorang awak media, Lina. Ia mengaku pernah mendengar pernyataan yang menurutnya berkaitan dengan dinamika politik lokal saat berada di ruangan kepala dinas.
“Kadis sempat mengatakan bahwa pihak-pihak tertentu adalah ‘orangnya Bu Emiko’ sehingga harus dipotong sesuai perintah Bu Nia. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar bagi kami,” ujar Lina.
Pernyataan tersebut merupakan keterangan Lina. Hingga berita ini ditulis, pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut maupun Kepala Diskominfo Kabupaten Solok belum memberikan klarifikasi mengenai informasi itu.
Diminta Ada Evaluasi
Sejumlah wartawan dan pegawai berharap Pemerintah Kabupaten Solok memberikan perhatian terhadap berbagai keluhan yang muncul serta melakukan evaluasi terhadap tata kelola dan komunikasi di lingkungan Diskominfo.
Evaluasi dinilai penting untuk memastikan pelayanan informasi publik, hubungan antara pemerintah daerah dan media, serta pelaksanaan tugas internal perangkat daerah berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, konfirmasi dari Kepala Diskominfo Kabupaten Solok, Uchi Saidani, terkait berbagai keluhan tersebut masih diperlukan untuk memberikan ruang hak jawab dan menjaga keberimbangan pemberitaan.
(***)
.jpg)
.jpg)
0 Komentar