SUMBARRAYA.COM, PADANG – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman, mengingatkan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia yang dinilainya tengah menghadapi tantangan serius.
Menurutnya, di tengah menurunnya sejumlah indikator demokrasi dan kualitas tata kelola pemerintahan, pers yang profesional, independen, dan berpihak kepada kepentingan publik menjadi salah satu benteng terakhir dalam menjaga keseimbangan demokrasi serta akal sehat bangsa.
Hal itu disampaikan Irman Gusman saat menjadi narasumber dalam Dialog ASANTARA yang digelar secara terbatas bersama jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Media Online Nusantara (DPN ASANTARA) di salah satu restoran di Kota Padang, Kamis (23/7/2026).
Dalam dialog tersebut, Irman menyoroti sejumlah indikator demokrasi Indonesia yang menurutnya menunjukkan tren kurang menggembirakan. Ia menyebut, Indeks Demokrasi Indonesia maupun indeks pemberantasan korupsi cenderung mengalami penurunan.
Kondisi itu, kata dia, menjadi sinyal bahwa kualitas tata kelola pemerintahan dan kehidupan demokrasi Indonesia tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Irman juga menyoroti kondisi lembaga legislatif. Menurutnya, independensi sebagian anggota legislatif semakin dipengaruhi oleh kepentingan partai politik maupun kekuatan oligarki.
Akibatnya, fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dinilai tidak lagi berjalan secara optimal.
“Untung masih ada pilar keempat demokrasi, yaitu pers. Tetapi pertaruhannya adalah kualitas berita. Pers harus tetap profesional, independen, akurat, dan berpihak kepada kepentingan publik,” tegas Irman.
Ia menegaskan, demokrasi bukanlah sistem yang mampu menghadirkan perubahan secara instan. Demokrasi merupakan proses panjang yang hasilnya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang apabila terus dijaga melalui komitmen, etika, dan partisipasi masyarakat.
Menurut Irman, demokrasi Indonesia saat ini tengah berada dalam ujian berat. Karena itu, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi agar tidak semakin tergerus oleh kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
Sumbar Dinilai Masih Kondusif
Dalam dialog tersebut, Irman juga memberikan pandangannya mengenai kondisi Sumatera Barat.
Ia menilai kehidupan sosial masyarakat Minangkabau masih relatif kondusif. Menurutnya, masyarakat Sumbar masih memiliki modal sosial dan budaya yang cukup kuat sehingga belum banyak terkontaminasi oleh berbagai persoalan yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.
Meski demikian, Irman mengakui pembangunan ekonomi Sumatera Barat belum berkembang secepat potensi yang dimiliki daerah ini.
Salah satu faktor yang dinilainya masih menjadi penghambat adalah kuatnya budaya feodalisme yang dapat memperlambat lahirnya inovasi serta kepemimpinan yang progresif.
Ia juga menilai tingkat penyalahgunaan kewenangan di Sumatera Barat relatif tidak terlalu menonjol jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lainnya.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Irman menegaskan bahwa sektor pariwisata harus menjadi salah satu sektor unggulan yang dikembangkan secara konsisten.
Menurutnya, Sumatera Barat memiliki kekayaan alam, budaya, sejarah, serta kearifan lokal yang sangat besar dan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.
“Sumatera Barat memiliki potensi yang luar biasa. Tinggal bagaimana potensi itu dikelola secara serius, inovatif, dan melibatkan masyarakat,” ujarnya.
Irman juga mengusulkan agar persoalan tanah ulayat tidak lagi semata-mata dipandang sebagai hambatan investasi.
Menurutnya, terdapat berbagai skema yang dapat dikembangkan, seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, maupun kemitraan, tanpa harus menghilangkan hak-hak masyarakat adat.
Masyarakat Jangan Hanya Bergantung kepada Pemerintah
Di akhir pemaparannya, Irman mengajak masyarakat untuk tidak terlalu bergantung kepada pemerintah.
Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga keberanian masyarakat untuk menciptakan peluang dan membangun kolaborasi.
“Daerah akan lebih cepat maju apabila masyarakatnya berani membangun usaha, berkolaborasi, dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki. Pemerintah penting, tetapi kemajuan tidak boleh hanya bergantung kepada pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPN ASANTARA, Drs. H. Marlis, M.M., C.Med., mengatakan, pemikiran yang disampaikan Irman Gusman menjadi pengingat penting bagi insan pers mengenai besarnya tanggung jawab media dalam menjaga kualitas demokrasi.
Menurut Marlis, pers tidak boleh hanya terjebak dalam perlombaan menjadi media tercepat dalam menyampaikan informasi.
“Pers tidak boleh sekadar berlomba menjadi yang tercepat. Yang jauh lebih penting adalah menjaga akurasi, independensi, kedalaman analisis, serta keberanian menyampaikan fakta secara berimbang,” kata Marlis.
Ia menegaskan, ketika demokrasi menghadapi berbagai tantangan, media harus tetap menjadi benteng penjaga akal sehat publik.
“Media jangan justru menjadi bagian dari polarisasi atau kepentingan kelompok tertentu. Pers harus tetap berdiri untuk kepentingan publik,” tegasnya.
Marlis menambahkan, melalui program Dialog ASANTARA, organisasi tersebut akan terus menghadirkan ruang diskusi bersama tokoh-tokoh nasional.
Langkah itu dilakukan untuk memperkaya perspektif insan pers sekaligus memperkuat peran media sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
(Puput)
Padang, Sumatera Barat | 23 Juli 2026
.jpg)
0 Komentar