Sumbarraya.com, Pesisir Selatan – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal Sumatera Barat, Cerint Iralloza Tasya, menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
Kegiatan yang digelar di Cafe Arsio, Kampung Pasar Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, tersebut melibatkan tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta mahasiswa.
Berbagai persoalan daerah disampaikan secara langsung, mulai dari layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan hingga persoalan pendidikan, termasuk implementasi Kurikulum Merdeka.
Cerint mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menghimpun aspirasi masyarakat untuk kemudian diperjuangkan di tingkat pusat, terutama terkait kebutuhan daerah dan alokasi anggaran.
“Kami hadir untuk memastikan suara masyarakat sampai ke pusat, termasuk dalam memperjuangkan kebutuhan Transfer ke Daerah (TKD) dan anggaran pembangunan,” katanya.
Ia menegaskan, peran anggota DPD RI tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga mengawasi kebijakan pemerintah pusat agar selaras dengan kebutuhan daerah.
Menurutnya, aspirasi yang terkumpul akan menjadi bahan dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Cerint juga menanggapi persepsi yang berkembang di masyarakat terkait perjuangan anggaran ke pusat. Ia menegaskan, para senator terus berupaya memperjuangkan anggaran untuk pembangunan daerah.
“Kami berlomba-lomba mencari anggaran ke pusat untuk daerah, namun masih ada anggapan keliru bahwa anggaran tersebut masuk ke kantong pribadi senator,” ujarnya.
BPJS Kesehatan Jadi Sorotan
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah peserta menyampaikan keluhan terkait layanan BPJS Kesehatan, khususnya kepesertaan masyarakat kurang mampu yang tidak aktif.
Persoalan tersebut dinilai menjadi kendala bagi masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Menanggapi hal itu, Cerint menjelaskan bahwa fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada pasien dalam kondisi darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menambahkan, apabila kepesertaan BPJS pasien tidak aktif, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membantu penyelesaiannya, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah sesuai dengan kemampuan fiskal.
“Pemerintah daerah wajib memastikan warganya mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Sektor kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar,” tegasnya.
Cerint menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara rumah sakit, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah agar tidak ada masyarakat yang terlantar hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS.
“Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara,” ujarnya.
Pendidikan Turut Jadi Perhatian
Selain persoalan kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi salah satu topik yang dibahas dalam kegiatan penyerapan aspirasi tersebut.
Sejumlah peserta menyampaikan keluhan terkait implementasi Kurikulum Merdeka yang masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Cerint menjelaskan, Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan pada masa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim bertujuan memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan peserta didik dalam proses pembelajaran.
“Kurikulum ini menekankan pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa,” katanya.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapannya.
“Ada persepsi bahwa peran guru menjadi terbatas, bahkan hanya sekitar 20 persen, sementara sisanya diserahkan kepada siswa. Hal ini perlu dievaluasi agar tidak mengurangi kualitas pembelajaran,” ujarnya.
Menurutnya, sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan metode pengajaran. Di sisi lain, orang tua juga mengeluhkan kurangnya pemahaman terhadap sistem pembelajaran yang baru.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas proses pendidikan.
Karena itu, Cerint menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Kurikulum Merdeka, termasuk memberikan pelatihan yang memadai kepada guru serta sosialisasi kepada orang tua.
“Hal ini penting agar tujuan kurikulum dapat tercapai secara optimal,” katanya.
Di akhir kegiatan, Cerint menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat Pesisir Selatan ke tingkat pusat.
Ia berharap hasil penyerapan aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
Kegiatan tersebut diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah dapat ditangani secara tepat dan berkelanjutan. (**)
.jpg)
0 Komentar