Cak Imin Lantik 514 Ketua DPC PKB se-Indonesia Periode 2026–2031

Jakarta, Sumbarraya.com – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, melantik 514 Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB se-Indonesia masa bakti 2026–2031.

Prosesi pelantikan digelar secara terbuka di Taman Fatahillah, kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (22/7/2026) malam.

Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan oleh Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pembaiatan atau pengambilan sumpah dan janji jabatan seluruh pimpinan DPC PKB.

“Dengan demikian, atas nama DPP PKB saudara-saudari saya nyatakan resmi dilantik,” kata Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Ketua Bidang Pengelola Organisasi DPP PKB Abdul Halim Iskandar mengatakan, 514 Ketua DPC yang dilantik merupakan hasil seleksi terhadap 1.816 kandidat dari seluruh Indonesia.

Menurutnya, para kandidat mengikuti sejumlah tahapan, mulai dari Musyawarah Cabang, uji kelayakan, uji kompetensi, hingga tes psikologi yang melibatkan pihak ketiga, termasuk psikolog dari perguruan tinggi maupun lembaga psikologi profesional.

“Dari 1.816 lahirlah 514 Ketua DPC se-Indonesia,” ujar Halim.

Ia menjelaskan, penetapan Ketua DPC dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat, bukan melalui pemungutan suara. Mekanisme tersebut diterapkan untuk menjaga soliditas organisasi serta menghindari potensi perpecahan di internal partai.

Secara keseluruhan, DPP PKB telah menerbitkan surat keputusan bagi 19.675 pengurus DPC di seluruh Indonesia. Dalam prosesi pelantikan, sebanyak 2.570 pengurus hadir sebagai perwakilan dari masing-masing daerah.

Mereka terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Tanfidz, serta Ketua dan Sekretaris Dewan Syuro.

Halim menegaskan, seluruh pengurus yang baru dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala.

Pada Kamis (23/7/2026) pagi, seluruh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) DPC diwajibkan menandatangani kontrak komitmen dan kontrak kinerja sebagai dasar penilaian kepemimpinan.

“Jika dalam satu tahun kepemimpinannya dianggap layak untuk dilanjutkan, maka akan dilanjutkan kepemimpinannya. Jika tidak layak, akan dilakukan evaluasi,” tutur Halim.

Melalui mekanisme tersebut, DPP PKB berharap seluruh pengurus DPC dapat menjalankan roda organisasi secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja partai di daerah menjelang agenda politik mendatang.

(puput)