Wabup Tanah Datar Harap Tambahan Huntara saat Rakor Bersama Mendagri dan Kepala BNPB

Padang, Sumbarraya— Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly berharap adanya tambahan kuota Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidro meteorologi di Kabupaten Tanah Datar. Harapan tersebut disampaikan langsung saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Hidro Meteorologi di Provinsi Sumatera Barat, Selasa (13/1/2026), di Auditorium Gubernuran Sumbar, Padang.

Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian dan dihadiri Kepala BNPB RI, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Forkopimda, serta para kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

Dalam forum itu, Wabup Ahmad Fadly menyampaikan kondisi terkini Tanah Datar, khususnya di Kecamatan Batipuh Selatan, yang hingga kini masih rawan terdampak bencana. Ia menjelaskan, terbentuknya tiga aliran sungai baru pascabencana menyebabkan akses jalan terganggu dan membuat warga harus selalu waspada, bahkan mengungsi saat hujan turun.

“Kami mohon perhatian dan penanganan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, karena kondisi ini sangat berdampak pada keselamatan dan aktivitas masyarakat,” ujarnya.

Ahmad Fadly juga memaparkan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tengah menyelesaikan pembangunan 129 unit Huntara. Namun, masih terdapat sekitar 385 kepala keluarga yang rumahnya perlu diverifikasi oleh Badan Geologi untuk memastikan kelayakan huni atau kemungkinan relokasi karena berada di zona merah rawan bencana.

Selain Huntara, Pemkab Tanah Datar juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Huntap terpadu sebanyak 34 unit di Kecamatan Rambatan. Ia berharap masyarakat bersedia direlokasi demi keselamatan jangka panjang.

“Kami sudah siapkan lahan Huntap. Bagi masyarakat yang ingin relokasi mandiri juga akan dibantu pembangunannya, dengan catatan lokasi aman, tidak bermasalah secara hukum, dan bebas dari potensi bencana,” jelasnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data daerah terdampak agar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih terarah. Ia juga mengapresiasi Pemerintah Daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di Sumatera Barat.

Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam paparannya menyebutkan bahwa bencana hidro meteorologi telah berdampak pada 16 kabupaten/kota di Sumatera Barat, dengan ratusan korban jiwa, puluhan korban hilang, ribuan pengungsi, serta ratusan ribu warga terdampak.

Melalui rakor tersebut, Wabup Ahmad Fadly berharap Tanah Datar tetap menjadi prioritas Pemerintah Pusat dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya pemenuhan kebutuhan hunian layak dan aman bagi masyarakat terdampak bencana.

(YDV)