Bansos Akan Dihapus, Pemerintah Siapkan "9 Perahu Ekonomi" untuk Masyarakat Miskin

Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat miskin bakal dihapus. (Foto: Kemensos)

Jakarta || Pemerintah tengah bersiap mengambil langkah besar dan kontroversial: menghentikan pemberian bantuan sosial (bansos) reguler bagi masyarakat miskin. Kebijakan ini menjadi bagian dari pendekatan baru dalam upaya pengentasan kemiskinan nasional, menyusul pembentukan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

Namun, penghapusan bansos bukan berarti negara melepaskan tanggung jawab sosialnya. Sebaliknya, pemerintah justru tengah mengganti pendekatan yang selama ini dianggap bersifat kuratif dan pasif, menjadi strategi produktif dan berbasis pemberdayaan ekonomi.

Bukan Lagi Pelampung, Tapi Perahu Menuju Kesejahteraan

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa model bantuan langsung tunai atau bansos akan digantikan oleh pembukaan akses kerja di sembilan sektor strategis. Menurutnya, masyarakat miskin tidak lagi cukup hanya diberi “pelampung” yang membuat mereka terapung, tapi harus disediakan “perahu” yang bisa membawa mereka menyeberang ke pulau kesejahteraan.

“Bansos hanya akan diberikan kepada mereka yang memang tidak bisa bekerja secara fisik atau mental: lansia, penyandang disabilitas berat, dan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa). Tapi untuk masyarakat miskin yang masih sehat dan mampu bekerja, wajib hukumnya mereka diintegrasikan ke dalam sembilan amal usaha ekonomi modern,” ujar Budiman seusai Rapat Kerja Nasional Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ) di Jakarta.

Sembilan Sektor Jadi Andalan Pemerintah

BP Taskin telah menyusun peta jalan yang disebut sebagai Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan. Di dalamnya terdapat sembilan sektor yang akan dijadikan motor utama penciptaan lapangan kerja inklusif, yaitu:

Industri Pangan: Mendorong keterlibatan masyarakat dalam budidaya, pengolahan, dan distribusi pangan lokal.

Industri Pengolahan: Memberi pelatihan dan akses modal bagi usaha kecil menengah (UKM) untuk naik kelas.

Industri Kesehatan: Membuka peluang kerja melalui program kader kesehatan, homecare, hingga produksi alat kesehatan lokal.

Industri Pendidikan: Menyerap tenaga kerja dari program pelatihan guru bantu, tutor komunitas, hingga digital learning.

Industri Hunian dan Infrastruktur: Program padat karya untuk pembangunan perumahan rakyat dan perbaikan infrastruktur desa.

Industri Kreatif: Mendorong potensi lokal seperti kriya, seni pertunjukan, hingga desain digital.

Industri Digital: Pelatihan untuk menjadi teknisi IT, pengembang aplikasi lokal, atau pelaku e-commerce.

Industri Transportasi: Mengintegrasikan masyarakat dalam sistem logistik, transportasi publik, dan ride-hailing berbasis koperasi.

Energi Terbarukan: Pemberdayaan masyarakat dalam proyek mikrohidro, panel surya, dan konservasi energi desa.

“Ini bukan sekadar industrialisasi. Ini transformasi sosial. Kami menciptakan ekosistem kerja yang menyerap tenaga produktif dari kelompok miskin dan memberi mereka peran dalam ekonomi masa depan,” jelas Budiman.

Mengubah Paradigma: Dari Derma ke Daya

Menurut Budiman, bansos selama ini ibarat pelampung yang membuat penerima merasa aman di permukaan, tapi tidak pernah cukup untuk membawa mereka menuju perubahan mendasar.

“Kalau hanya diberikan pelampung terus-menerus, kita sedang membuat orang nyaman dalam keterbatasan. Lama-lama, dia tidak merasa perlu berenang atau berjuang mencapai perahu kesejahteraan itu,” kata Budiman mengibaratkan.

Ia menambahkan, tugas BP Taskin bukan sekadar menyetop bansos, tetapi menyediakan “perahu ekonomi” yang mampu membawa masyarakat menyeberang ke kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa negara mulai bergeser dari pola derma sosial menuju pendekatan pemberdayaan yang transformatif. Kebijakan ini, jika dijalankan dengan serius dan inklusif, dapat menjadi babak baru dalam sejarah penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Tantangan di Depan Mata

Meski terdengar menjanjikan, kebijakan ini tentu tak luput dari tantangan besar: bagaimana memastikan akses yang adil, pelatihan yang merata, serta jaminan bahwa sektor-sektor tersebut benar-benar menyerap tenaga kerja miskin secara konkret?

Tidak sedikit pihak yang khawatir bahwa tanpa sistem transisi yang kuat, penghapusan bansos bisa membuat jutaan warga kehilangan jaring pengaman sosial di tengah ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Namun Budiman optimistis. “Kami bukan mencabut bantuan, kami sedang mengubahnya menjadi pemberdayaan,” pungkasnya.

Catatan: Masyarakat diharapkan aktif mencari informasi terkait program transisi ini, termasuk pelatihan, akses kerja, dan pendaftaran dalam ekosistem sektor-sektor yang telah disiapkan oleh BP Taskin dan mitra-mitranya.

(Okz)