Mahasiswa Puncak Se-Indonesia; Tarik TNI/Polri Dan Hentikan Pembangunan Gudang Logistik Di Kab.Puncak

SUMBARRAYA.COM, (Puncak) - - -

Mahasiswa menyerukan penarikan segera pasukan TNI dan Polri dari Kabupaten Puncak. Menurut mereka, kehadiran militer  memicu peningkatan  kekerasan terhadap warga sipil Kab. Puncak.

Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak, Provinsi  Papua Tengah Bersama Mahasiswa Puncak Se-Indonesia didampingi LBH TKP Papua melakukan Jumpa pers serentak Se-Indonesia, pada rabu 10/6/2024.

Jumpa pers dilakukan  serentak Se-Indonesia oleh mahasiswa Puncak, yang berada di beberapa kota study, agar pembangunan logistik di Agandugume dan operasi militer Non-Organik yang sementara beroperasi  segera dicabut.

Saat menghubungi Ketua Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak, Mis Murib, ia  mengatakan  " Kami menunggu Respon  Pihak pemerintah Puncak dalam hal ini Pj Bupati  Darwing Tobing dan Ibu. Pj-Gubernur Ripka Haluk terkait situasi operasi militer dan pembangunan Gudang logistik  di Kab,Puncak", ujarnya 

Menurutnya, Kehadiran TNI/Polri Tidak hanya mengejar kelompok TPNPB/OPM Namun juga melakukan aksi-aksi kekerasan, Intimidasi, diskriminasi dan Penganiayaan terhadap  masnyarakat sipil Kab.Puncak 

Beberapa Kasus yang terjadi sejak tahun 2022 hinga kini 2024, diantaranya, Pembunuhan terhadap Makilon Tabuni meninggal Dunia dan 6 Orang lainya Luka-Luka pada tahun (2022),  Pembunuhan Terhadap Ibu Tarina Murib dan 7 Orang lainya luka-luka pada tahun  (2023).pembunuhan  Panius Tabuni yang berstatus kepala sekolah dan 2 Orang anak pada tahun  (2023), Warinus Murib meninggal dunia dan 2 Orang lainya disiksa pada tahun (2024), dan ratusan ribu Masyarakat sipil beberapa  Distrik Magebume, Yugumuak dan Sinak  Mengungsi pada tahun (2023) hinga keberadaan status masyarakat tersebut ini  tidak dipastikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak hingga sampai saat ini. 

Tidak hanya sikap kekerasan terhadap  masyarakat Sipil, namun pemaksaan Pembangunan Gudang Logistik dengan Dalih "Kesejahteraan  Masyarakat" di Agandume juga dilakukan Oleh pihak Pemerintah Kabupaten Puncak dan TNI - POLRI. Hal ini mahasiswa Puncak Se-indonesia menolak dengan tegas.

 ( Agus )