KPK Tegaskan Pemeriksaan Hasto terkait Harun Masiku Bukan Konsumsi Politik

Juru bicara (jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto membantah pemanggilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hanya untuk kepentingan politik.

SUMBARRAYA.COM, - - - 

Juru bicara (jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto membantah pemanggilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hanya untuk kepentingan politik. 

Pasalnya penyelidikan kasus korupsi Harun Masiku memang terkait dengan sosok Hasto Kristiyanto.

"Dalam rangka agenda politik apapun pemberitaan maupun kegiatan yang dilakukan penyidik, apabila itu terjadi secara bersamaan atau kebetulan, itu hanya kebetulan saja," ujar Tessa kepada awak media, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).

Tessa menegaskan proses pencarian Harun Masiku yang telah menjadi DPO empat tahun lamanya masih terus berproses. 

Bahkan KPK masih terus melakukan pencarian Harun di dalam hingga ke luar negeri.

"Beberapa negara juga berdasarkan informasi yang sudah kami dapatkan sudah didatangi oleh penyidik," ucapnya.

"Semua informasi baru yang didapatkan oleh penyidik, akan ditindak lanjuti baik itu melalui pemeriksaan maupun upaya-upaya penyidikan," sambungnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy melihat isu terkait hilangnya Harun Masiku selalu digoreng di tengah tahun politik.

Apalagi, ketika anak buah Megawati Soekarnoputri itu menyampaikan kritik kepada pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita mempunyai grafik di mana Sekjen PDIP ketika sampaikan kritik dari proses pilpres kemarin grafik naik, isu ini selalu dinaikan," ujar Ronny di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).

Ronny memaparkan isu Hasto naik terkait momen apa saja, mulai dari bulan April 2023 pengumuman pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dan bulan Oktober 2023, ketika Gibran Rakabuming Raka diberikan karpet merah melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta mendaftar menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto.

"Kalau kita lihat bulan april pendaftaran pengumuman.  Kemudian bulan September, ini ketika ada di museum Fatahillah. Kemudian bulan Oktober, ketika ada putusan MK. Kemudian ada pendaftaran saudara Gibran," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan ketika momen kritik kubu pendukung Ganjar-Mahfud dan sejumlah aktivis yang dilaporkan ke kepolisian terkait pencemaran nama baik dugaan cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam masa kampanye Pilpres.

"Kemudian bulan November, ketika ada namanya dugaan kriminalisasi terhadap Mas Butet, Mas Aiman, dan beberapa aktivis. Kemudian bulan Desember, ketika masa kampanye. Kemudian bulan Januari, ketika kita menyampaikan adanya abuse of power, dugaan mobilisasi aparat dan LSM," paparnya.

Kemudian, isu itu kembali hangat ketika akan masuk momen Pilkada serentak 2024. 

Dimana KPK mulai bergerak mencari Harun Masiku lagi dan pemeriksaan Kepolisian terkait kasus dugaan penyebaran hoaks yang ditudingkan kepada Hasto.

"Nah ini menjadi pertanyaan buat kami, karena apa? Sekarang masuk tahun politik juga, akan masuk Pilkada. Jadi kami menduga ketika masuk tahun politik, isu ini akan dinaikkan terus," ucapnya.

Sumber: inilah.com