Yang Main 2 Kaki itu Bukan Jokowi, Tapi PDIP

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai saat ini kredibilitas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga dipertaruhkan.

SUMBARRAYA.COM, - - - 

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengingatkan situasi saat ini tidak menguntungkan buat PDIP.

Sebab, partai banteng merah itu tidak kunjung mengambil sikap tegas terkait status kadernya Gibran Rakabuming Raka yang tak taat perintah partai dengan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.

Umam menilai sudah sangat terang benderang bagi PDIP untuk mengambil sikap tegas seperti yang ditunjukan saat menangani Budiman Sudjatmiko yang mbalelo dengan mendukung Prabowo.

"Budiman dipecat karena mendukung Prabowo. Nah yang dilakukan Gibran sudah melampaui Budiman, bukan hanya mendukung tapi jadi cawapresnya Prabowo," kata Umam.

Begitu juga untuk menanggapi sikap PDIP kepada Jokowi. Kata Umam, tidak mungkin PDIP tidak tahu bahwa kalau restu politik Jokowi di balik keberanian Gibran menerima cawapres Prabowo.

"Misalkan, kalau punishment ditegakkan ke Gibran, kenapa Jokowi tidak?," ujarnya.

Terungkap alasan kenapa PDIP tidak mau gegabah mengambil tindakan tegas ke keluarga Jokowi, lanjut Umam, karena PDIP tidak mau mengambil risiko politik, terutama jelang Pemilu 2024.

Sebab, di dua Pemilu sebelumnya, PDIP meraup berkah dari sosok Jokowi yang fenomenal di 9 tahun terakhir dengan meraih cottail effect sebesar 6 persen dari Jokowi.

Umam juga menilai saat ini kredibilitas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga dipertaruhkan. 

Sebab, ia pernah melontarkan kalimat tegas bahwa dilarang bagi kader PDIP untuk bermain 2, 3 kaki di politik. 

"Situasi ini jadi ujian PDIP untuk menegakan aturan AD/ART, tapi juga kredibiltas Bu Mega, stament beliau bilang tak boleh kader main 2 kaki dan 3 kaki. Kalau PDIP tak merespons dan tidak tegas, justru tudingan yang main 2 kaki bisa diarahkan ke PDIP, sebab dari info saya terima konon Gibran tak mau mengajukan surat pengunduran diri. Dia mencoba meyakinkan pemilih kalau ia bagian dari PDIP dan PDIP akan mengambangkannya," tutupnya.

Sumber: wartaekonomi