Guntur Sukarno Sebut Jokowi Bisa Jadi Ketum PDIP, Ini Respons Hasto Kristiyanto

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto buka suara usai Guntur Sukarno, mengusulkan Presiden Indonesia Jokowi menjadi ketua umum partai ini.

SUMBARRAYA.COM, - - - 

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto buka suara usai kakak Megawati Soekarnoputri, Guntur Sukarno, mengusulkan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua umum partai ini.

Hasto mengatakan PDIP menerima usulan tersebut sebagai masukan. Namun, dia menyebut partainya saat ini fokus terhadap pemenangan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan," kata Hasto di acara Rakernas PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9).

Lebih lanjut, Hasto menerangkan proses pergantian atau suksesi kepemimpinan ketua umum PDIP baru akan dibahas usai pemilu 2024. 

Sementara itu, forum pergantian ketua umum akan dilakukan melalui Kongres keenam partai yang digelar pada 2025.

Di kongres tersebut proses transisi pergantian ketua umum bakal ditentukan oleh suara kader.

"Nah, di dalam kongres itu, kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai," ujar Hasto.

Guntur menyampaikan usulan Jokowi menjadi Ketum PDIP dalam opini dia di Harian Kompas, Sabtu (30/9).

"Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan," tulis Guntur.

Guntur juga menjelaskan jika Jokowi menjadi Ketum PDIP, Mega bisa menjadi Ketua Dewan Pembina.

"Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina, dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya," tulis Guntur.

Dalam opini itu, Guntur juga memuji Jokowi sebagai anak ideologis Presiden pertama Indonesia, Sukarno.

Pandangan semacam ini muncul karena ia menilai kebijakan hilirisasi Jokowi dalam geopolitik global yang dianggap sesuai prinsip-prinsip Bung Karno.

Misalnya, Jokowi berani melakukan hilirisasi bijih nikel, kata Guntur. Kebijakan ini menuai kecaman dari sejumlah negara, seperti Amerika, Kanada, hingga Korea Selatan.

Sumber: CNN Indonesia