Sudah Diintai Sejak Januari 2023, Setelah Syahrul Yasin Limpo, Dua Atau Tiga Lagi Anak Buah Surya Paloh yang Bakal Disikat KPK, Siap-siap!

SUMBARRAYA.COM, - - - 

Pengamat politik Rocky Gerung mengklaim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menarget anak buah Surya Paloh di Partai NasDem. 

Target pertama lembaga antirasuah itu kata Rocky Gerung adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

Yang bersangkutan kata Rocky Gerung bakal ditersangkakan. 

Tidak hanya itu Rocky Gerung mengatakan, Syahrul Yasin Limpo, KPK juga bakal menangkap sekitar dua atau tiga orang lagi di Partai NasDem. 

Dia menyebut KPK memang sudah mengincar kader-kader NasDem itu sejak Januari 2023. 

"Nasdem itu tinggal ditunggu saja misalnya, sekarang baru dua-tiga menteri, nanti akan ada dua-tiga orang di DPP yang juga punya komorbid akan dipersoalkan," kata Rocky Gerung dilansir Popilis.id dari saluran Youtube miliknya Jumat (16/6/2023). 

"Dan kita tahu bahwa kasus Syahrul Yasin Limpo sudah diintai sejak Januari lalu, sekarang tinggal momentumnya. Mungkin dua-tiga petinggi di DPP (Nasdem) akan dihajar,” tambahnya. 

Menurut Rocky Gerung, penangkapan para kader NasDem bukan semata-mata karena persoalan hukum, hal ini kental akan nuansa politik.

Penangkapan kader NasDem kata dia erat kaitanya dengan upaya penjegalan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang.

"Jadi soal-soal semacam ini justru diajukan untuk membatalkan pencalonan Anies. Pasti itu," katanya lagi. 

Bagi Rocky, sebenarnya tidak bermasalah jika hukum ditegakkan kalau orang-orang tersebut terbukti bersalah.

Akan tetapi, Rocky justru heran mengapa kasus-kasus ini dibuka ketika pihak pemegang kekuasaan dan Nasdem tidak dalam hubungan mesra. 

Itu artinya, kekuasaan dinilai sengaja telah menyimpan sprindik sebagai alat tukar tambah politik.

"Kalau memang Nasdem bermasalah secara kriminal, pidana, ya dari awal dong. Ketika Nasdem masih bermesraan dengan Jokowi misalnya. Justru karena Nasdem tidak bermesraan, justru kini itu dikeluarkan," kata dia.

Padahal baik Nasdem dan kekuasaan mesra atau tidak, hukum itu harus ditegakkan tanpa melihat adanya embel-embel politik.

"Terlihat bahwa kemuliaan hukum menjadi hilang, hukum dipakai untuk menghasilkan momentum. Pemidanaan itu diaktifkan untuk momentum menjegal Anies. Bukan karena Anies batal dicalonkan," kata dia.

Sumber: Populis