Wakil Ketua MPR RI Heran, UU Pemindahan Ibu Kota Belum Ada, Tapi Mau Jual Aset DKI Rp1.000 T Untuk Pembiayaan

SUMBARRAYA.COM, - - -

Undang-undang yang mengesahkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru belum ada.

Namun, di saat yang sama, pemerintah telah memperhitungkan penjualan aset di Ibu Kota saat ini senilai Rp1.000 triliun.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid pun mempertanyakan sikap pemerintah tersebut. Hidayat meminta pemerintah fokus pada sejumlah hal.

Teguran tersebut disampaikan Hidayat Nur Wahid yang kerap disapa HWN tersebut melalui cuitan di akun Twitter @hnurwahid, Minggu 28 November 2021.

"Padahal UU yang mengesahkan pemindahan Ibukota belum ada, kok sudah bicarakan penggunaan aset2 di DKI?!" tanya Hidayat dengan nada mengecam.

Hidayat menyampaikan hal tersebut dengan mengutip tautan ke media online yang memberitakan rencana pemerintah menggunakan aset di DKI Jakarta yang nilainya mencapai Rp1.000 triliun untuk mendanai proyek IKN.

"Mestinya Pemerintah focus laksanakan Keputusan MK, koreksi RUU Ciptakerja," tegas Hidayat.

"Juga Pemerintah focus atasi covid 19, dan agar varian terbarunya;Omicron, tidak masuk ke Indonesia," pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, total aset di DKI Jakarta mencapai Rp1.000 triliun pada 2020.

Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan dalam media briefing, Jumat 26 November 2021 mengungkapkan, aset-aset itu akan dijual atau disewakan untuk mendanai proyek ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Aset di Jakarta mau kami tinggalkan, jadi aset di Jakarta kami optimalkan supaya dapat (pendanaan) untuk pembangunan di ibu kota baru," ujarnya.

(Seputartangsel)

Tentang Kami

www.sumbarraya.com merupakan portal berita yang berlandasan pada UU Pers No.40 Tahun 1999 dan taat pada Kode Etik Jurnalistik dimana dalam portal ini menyajikan pemberitaan sesuai nurani Pers. www.sumbarraya.com didedikasikan untuk keterbukaan imformasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, dimana setiap Lembaga Publik, baik Instansi Pemerintah maupun non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profile, kinerja, ekspost kegiatan dan laporan keuangan dari masing-masing Lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan menmingkatkan kredibilitas serta akuntabilitas.