Mendadak Tokoh-Tokoh Kritis Nasional Berkumpul, Sepakat Lawan!

 

SUMBARRAYA.COM, - - - 

 Mendadak elite dan tokoh nasional yang selama ini bersuara lantang mengkritisi kebijakan Pemerintah Jokowi berkumpul untuk bersepakat menggoyang alias lawan oligarki.

Mulai aktivis hingga pakar ekonomi menggelar pertemuan di kawasan Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Dengan suara lantang Mereka mengkritik keadaan politik saat ini yang dikuasai kelompok tertentu atau oligarki.

Dalam pertemuan tersebut, tampak hadir antara lain Rocky Gerung, Ferry Juliantono, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Refly Harun, Arief Poyuono, Akbar Faisal dan beberapa tokoh lainnya.

Dalam sambutannya, salah satu inisiator pertemuan yang membawa tema "Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia" Ferry Juliantono blak-blakan menyinggung ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold yang dianggap sebagai penghambat demokrasi.

Ferry Juliantono mendukung agar presidential threshold dapat menjadi 0 persen.

 Seperti diketahui, saat ini dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ambang batas pencalonan presiden mensyaratkan kepemilikan kursi DPR 20 persen.

Oleh sebab itu, Ferry Juliantono dan kelompok yang berkumpul mendorong agar presidential threshold dapat menjadi 0 persen lewat revisi UU Pemilu.

 "Mudah-mudahan dengan tekanan, dukungan dari kita semua masyarakat Indonesia yang ingin supaya PT itu bisa 0 persen itu bisa dimenangkan," jelas Ferry Juliantono, Kamis, 28 Oktober 2021.

"Itu salah satu cahaya kecil ruang yang insyaallah kalau kita niatkan, kita satukan itu bisa akan tercapai," sambungnya.

Dalam acara tersebut, pengamat sosial dan politik Rocky Gerung juga menyindir bahwa sistem pemilu nasional saat ini telah membentuk oligarki yang terus beternak politisi muda.

Menurut Rocky Gerung, bahwa sistem ketatanegaraan perlu diperbaiki secara mendasar, salah satunya lewat reformasi aturan presidential treshold 0 persen.

 "Dengan cara itu kita mencegah oligarki, beternak politisi baru di 2024. Sebetulnya itu strateginya yang bisa kita pikirkan sama-sama," tegasnya.

Sementara itu, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menilai sistem pemilu saat ini hanya menguntungkan kelompok tertentu.

 Maka, lewat revisi UU Pemilu dengan mengubah syarat pencalonan presiden, dia yakin demokrasi di Indonesia akan lebih sehat.

 "Artinya apa? kalau oligarki atau kekuatan Istana ini solid, maka tidak ada lagi kekuatan oposisi yang akan berkembang. Mereka bisa menciptakan 2-3 calon untuk pemilu gajah," ungkap Refly Harun.

 "Yang menang hanya di antara mereka saja di inner circle mereka. Intinya tidak ada pemilihan yang genuine," imbuhnya.

 (GenPI)