Ramai Telegram Kapolri Soal Pembubaran FPI, Begini Respon Polisi

SUMBARRAYA.COM, Jakarta, - - -

Ramai di media sosial dan aplikasi berbagi pesan instan WhatsApp muncul foto surat telegram yang mencatut nama Kepolisian Republik Indonesia pada Kamis (24/12).

Surat telegram bertanggal 23 Desember 2020 itu disebut berasal dari Kepala Polri dan ditujukan kepada para kepala kepolisian daerah dengan nomor SRT/965/XII/IPP.3.1.6/2020.

Dalam isinya, surat telegram itu memerintahkan para kapolda untuk melakukan kegiatan pemantauan dan kegiatan penggalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama menyusul pelarangan aktivitas enam organisasi massa. Enam organisasi yang disebut tidak boleh melakukan aktivitas karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 adalah Hizbut Tahrir Indonesia, Aliansi Nasional Anti Syiah, Jamaah Ansarut Tauhit, Majelis Mujahidin Indonesia, Forum Umat Islam, dan Front Pembela Islam.

Kegiatan yang menyasar enam organisasi massa itu, seperti disebut dalam surat telegram, dilatarbelakangi Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) mengenai Pembubaran Ormas.

Namun, apakah foto surat telegram yang beredar viral itu merupakan surat asli dari Kapolri?

Sementara itu. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol. Yusri Yunus, sebagaimana dalam pesan yang diterima di Jakarta, Kamis (24/12), menyatakan foto surat telegram rahasia bernomor SRT/965/XII/IPP.3.1.6/2020 adalah pesan hoaks.

“Hoaks..yang (surat) telegram itu,” ujar Yusri seperti dikutip dari kantor berita antara.

Demikian keterangan resmi terkait foto surat telegram yang beredar di media sosial ataupun aplikasi pesan instan.

(dhe/pojoksatu)

Tentang Kami

www.sumbarraya.com merupakan portal berita yang berlandasan pada UU Pers No.40 Tahun 1999 dan taat pada Kode Etik Jurnalistik dimana dalam portal ini menyajikan pemberitaan sesuai nurani Pers. www.sumbarraya.com didedikasikan untuk keterbukaan imformasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, dimana setiap Lembaga Publik, baik Instansi Pemerintah maupun non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profile, kinerja, ekspost kegiatan dan laporan keuangan dari masing-masing Lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan menmingkatkan kredibilitas serta akuntabilitas.