Tuntaskan Program BSPS Kementerian PUPR tepat Sasaran, Kab. Pesisir Selatan Dapat Apresiasi Dari Pusat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia, salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan istilah bedah rumah.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan dalam program ini pemerintah memang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, namun berupa bahan bangunan. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertahanan (Perkimtan) dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan bantuan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berhasil mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Ditahun Anggaran 2020 ini, sebanyak 1.295 unit rumah masyarakat miskin dan rumah Tidak layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menerima bantuan bedah rumah melalui program BSPS ini.

 

Bantuan yang bersumber dari APBN tersebut, mencapai Rp 2,9 miliar.

Program pusat ini tersebar di beberapa titik kecamatan di Kab.Pessel, diantaranya, Kecamatan IV Jurai, Ranahpesisir, Ranah Ampek Hulu Tapan, Linggo Sari Baganti, Pancuang Soal, Airpura, Bayang dan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Dinas Perumahan Tata Ruang Pemukiman dan Pertanahan selaku ujung tombak Pemerintah Kab.Pesisir Selatan dalam mengsukseskan pelaksanaan program ini terus melakukan monitoring dilapangan dari awal penyusunan data hingga akhir pelaksanaan, agar program terlaksa tepat sasaran dan tepat manfaat.

Sebagaimana diketahui, untuk rehab rumah yang dibiayai melalui dana APBN tersebut, satu unit rumah mendapat dana sebesar Rp 17.500.000. dengan rincian Rp.17.000.000 untuk bahan bangunan dan Rp.2.500.000 untuk upah pekerja yang ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan.

Kepala Dinas Perumahan Tata Ruang Pemukiman dan Pertanahan, Mukhridal Idang atas nama masyarakat penerima bantuan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada pemerintah pusat atas program BSPS ini.

"Masyarakat penerima bantuan sangat bersyukur dengan adanya program ini, dan mereka menitip pesan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya pada pemerintah pusat dan Kementerian PUPR yang telah memberikan bantuan pada mereka" ucap Mukridalnya.

Lebih lanjut Mukridal memaparkan, "Dari 1295 unit rumah yang direhab pada Tahun Anggaran 2020 ini, 800 unit rumah sudah siap 100 %" terang Mukridal.

"Dan 25 Unit rumah pada posisi 95 %, ini adalah program BSPS tahap 1 dan tahap 2 Tahun ini.

"Sedangkan untuk tahap tiga (tahap akhir) sebanyak 370 unit rumah saat ini proses pelaksanaannya sudah mencapai 50 %" tambah Mukridal.

 

KadisPerkimtan Kabupaten Pesisir Selatan juga menambahkan bahwa, penanganan program rehab rumah tidak layak huni dilaksanakan secara bersamaan antara Pemerintah Pusat. Melalui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Pelaksanakan program BSPS dilaksanakan mengacu pada database perumahan yang direkap melalui data dari pemerintah nagari tentang jumlah rumah tidak layak huni yang terdapat pada wilayah nagari tersebut.

“Berdasarkan database perumahan tahun 2018 jumlah rumah tidak layak huni yang terdapat pada wilayah Pesisir Selatan sebanyak 10.958 rumah. Dan dalam 3 tahun berdirinya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, telah mengupayakan penanganan pengurangan rumah tidak layak huni kita sebanyak 3879 rumah yang pelaksanaannya tersebar pada wilayah administrasi Kabupaten Pesisir Selatan,” pungkasnya.

#Wik/deni