Rp36,07 Milyar Dana Hibah Pengaman Pilkada Diterima Polda Sumbar
SUMBARRAYA.COM, (Sumbar) - - -
Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menerima dana hibah Sebesar Rp36,07 miliar untuk melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang berlangsung di Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat.
"Jumlah ini lebih rendah dari usulan anggaran yang dibutuhkan Polda Sumbar sebesar Rp56,8 miliar," ujar Karoops Polda Sumbar, Kombes Pol Heny Sulistia Arianta, Jumat (4/9/2020).
Ditambahkannya, anggaran tersebut diajukan sebelum adanya pandemi. Mengingat Pilkada dilaksanakan di masa pandemi, kebutuhan meningkat untuk memenuhi protokol kesehatan.
Kemudian terkait pengawalan Pilkada, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, partai politik dan lainnya, bahkan menggelar operasi Mantap Praja Singgalang 2020 untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada.
"Sebanyak 5.827 personel kepolisian yang terdiri dari personel Polda Sumbar dan Polres di daerah itu diturunkan untuk mengamankan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020," jelasnya.
Selanjutnya, sebut Heny, pihaknya juga telah melakukan pemetaan mempersiapkan langkah strategis agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan baik serta tidak terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada serentak.
Setidaknya, ada lima daerah yang cukup rawan terpantau oleh tim Intelkam Polda Sumbar selama pelaksanaan Pilkada Serentak tahun ini.
"Sedangkan berdasarkan skema yang dibuat, operasi ini akan berjalan selama 139 hari yang ditargetkan selesai di awal Januari 2021. Kemudian sejumlah tahapan rawan konflik pun telah dilakukan, mulai dari saat pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, penerimaan logistik, kampanye, pemungutan suara dan penetapan," tutupnya. (*)
Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menerima dana hibah Sebesar Rp36,07 miliar untuk melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang berlangsung di Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat.
"Jumlah ini lebih rendah dari usulan anggaran yang dibutuhkan Polda Sumbar sebesar Rp56,8 miliar," ujar Karoops Polda Sumbar, Kombes Pol Heny Sulistia Arianta, Jumat (4/9/2020).
Ditambahkannya, anggaran tersebut diajukan sebelum adanya pandemi. Mengingat Pilkada dilaksanakan di masa pandemi, kebutuhan meningkat untuk memenuhi protokol kesehatan.
Kemudian terkait pengawalan Pilkada, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, partai politik dan lainnya, bahkan menggelar operasi Mantap Praja Singgalang 2020 untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada.
"Sebanyak 5.827 personel kepolisian yang terdiri dari personel Polda Sumbar dan Polres di daerah itu diturunkan untuk mengamankan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020," jelasnya.
Selanjutnya, sebut Heny, pihaknya juga telah melakukan pemetaan mempersiapkan langkah strategis agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan baik serta tidak terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada serentak.
Setidaknya, ada lima daerah yang cukup rawan terpantau oleh tim Intelkam Polda Sumbar selama pelaksanaan Pilkada Serentak tahun ini.
"Sedangkan berdasarkan skema yang dibuat, operasi ini akan berjalan selama 139 hari yang ditargetkan selesai di awal Januari 2021. Kemudian sejumlah tahapan rawan konflik pun telah dilakukan, mulai dari saat pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, penerimaan logistik, kampanye, pemungutan suara dan penetapan," tutupnya. (*)
No comments