Orang PDIP dan Gerindra Kompak 'Gebuki' Anies, Minta Anies Mundur
SUMBARRAYA.COM, - - -
Politikus PDIP Perjuangan Ruhut Sitompul dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, kompak mengebuk Gubernur DKI Jakarra Anies Baswedan terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total.
Karena itu, Ruhut pun mendesak Anies mundur dari jabatannya sebagai Gubernur, Ruhut bahkan mendorong pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian supaya turun tangan membenahi Jakarta.
“Harus (turun tangan). Kalau perlu bikin Plt Gubernur. Anies sudah tidak mampu,” ucapnya, seperti dikutip, jpnn.com, Kamis, 10 September 2020.
Menurut Ruhut, kebijakan Anies memberlakukan kembali PSBB secara ketat dipicu kebijakan Anies Baswedan menerapkan kembali ganjil genap saat PSBB transisi.
Kebijakan penerapan ganjil genap diduga memicu lonjakan penumpang di sarana transportasi umum.
“Iya (karena ganjil genap). Kan jelas dia tidak konsekuen. PSBB masa peralihan tetap semua diberlakukan seperti PSBB yang awal, termasuk tidak ada ganjil genap. Eh tahunya ganjil genap dia kurangi (jalankan lagi, red). Itulah fatal,” tegas Ruhut.
Belum lagi kebijakan fatal lainnya seperti pembukaan kawasan Car Free Day walaupun belakangan disiasati dengan program lain.
“Car Free Day itu fatal walaupun malu-malu kucing sekarang dia tutupi. Dia ganti dengan bicycle free day. Itu konsumerisme. Orang jadi beli sepeda, rakyat susah kok. Ini Anies memang enggak ada mampunyai jadi gubernur DKI,” ujarnya.
Sementara itu, Arief Poyuono mengatakan pengumuman Gubernur DKI Jakarra Anies Baswedan soal PSBB telah melanggar peraturan kedaruratan.
Karena itu, ia menegaskan Anies sudah layak dinonaktifkan dari jabatan gubernur DKI Jakarta.
“Anies sudah layak dinonaktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi,” kata Arief, Kamis, 10 September 2020.
(Source: WE Online)Jubir Presiden: Tiga Langkah New Normal Ini Bisa Akhiri Pandemi Covid-19
27 May nasional, new normal
D'On, Jakarta,- Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyebut ada tiga hal yang nantinya akan menjadi new normal (kenormalan baru). Menurutnya bila tiga hal ini diterapkan masyarakat, masa pandemik COVID-19 bisa segera diakhiri.
“Disiplin sosial berlaku untuk seluruh individu di semua sektor aktivitas dari kepemerintahan, perekonomian, dan keseharian masyarakat. Disiplin protokol kesehatan merupakan komitmen menjalankan tata cara mencegah persebaran COVID-19 demi kebaikan bersama,” kata Fadjroel melalui keterangan tertulis yang diterima , Rabu (27/5).
1. Ini tiga hal yang akan menjadi new normal
Tiga hal yang dimaksud oleh Fadjroel sebagai new normal adalah:
Sistem deteksi dasar gejala infeksi virus seperti mekanisme cek suhu tubuh dan pengawasan gejala klinis di ruang-ruang publik.
Sistem pengendalian perilaku protokol kesehatan seperti jaga jarak fisik dan penggunaan masker seluruh individu saat beraktivitas.
Sistem sosialisasi pencegahan virus Korona di seluruh arena aktivitas sosial.
“Ketiga tata cara pencegahan tersebut harus bisa menjadi norma atau aturan sosial bersama agar Indonesia mampu melewati masa COVID-19 dengan tetap memiliki kekuatan sosial ekonomi bangsa,” tambahnya.
2. Bila masyarakat mematuhinya, Indonesia bisa dapat dua keuntungan
Mantan Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk ini menjelaskan dua keuntungan apabila seluruh masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang nantinya menjadi new normal.
“Keuntungan pertama adalah norma sosial baru yang menjaga Indonesia dari ancaman pandemik COVID-19. Keuntungan kedua adalah keberlanjutan hidup agar bangsa Indonesia tidak terpuruk pada masalah baru sebagai dampak wabah seperti masalah krisis ekonomi, ketahanan pangan dan pendidikan anak-anak bangsa,” papar dia.
3. Mengandalkan TNI/Polri untuk internalisasi new normal
Sebagai langkah sosialisasi, menurut Fadjroel, TNI/Polri memiliki kompetensi penting supaya new normal segera dipatuhi masyarakat. Dia juga berharap TNI/Polri bisa bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menginternalisasi new normal.
“TNI/POLRI bertugas mendorong agar mekanisme dasar dari tata cara protokol kesehatan bisa terinternalisasi (terserap) oleh seluruh individu di setiap arena aktivitas seluruh bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo percaya bahwa bangsa Indonesia mampu meningkatkan disiplin sosial protokol kesehatan di era pandemik COVID-19,” tutup dia.
4. Wacana new normal menuai kontroversi
Sebagai informasi, wacana pemerintah untuk menerapkan new normal menjadi bulan-bulanan publik. Sebab, hingga hari ini, kurva COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan.
Pernyataan “berdamai dengan corona” yang sempat diutarakan Jokowi menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menyerah terhadap COVID-19 sehingga mulai fokus pada pembenahan ekonomi.
Hingga Selasa (26/5), jumlah kasus terkonfirmasi corona di Indonesia mencapai 23.165 orang. Sekitar 1.418 di antaranya meninggal dunia, dengan demikian case fatality rate (CFR) mencapai 6,1 persen. Sementara itu, angka kesembuhannya mencapai 5.877 atau recovery rate-nya sekitar 25,3 persen.
(mond/IDN)
About Sumbar Raya
No comments