Ssttt...Masih Ada Lembaga yang Akan Dibubarkan Jokowi
Foto: Jokowi dan Prabowo Subianto. Masih Ada Lembaga yang Akan Dibubarkan Jokowi.
SUMBARRAYA.COM, - - -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi membubarkan 18 tim kerja, badan dan komite. Namun aksinya belum selesai, Jokowi masih akan membubarkan lembaga dan komite lainnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menerangkan, 18 lembaga yang sudah dibubarkan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Itu artinya pembubaran 18 lembaga tersebut dilakukan lantaran berkaitan dengan pembentukan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Dari 18 lembaga yang disebutkan, 13 di antaranya tidak termasuk ke dalam LNS (lembaga non struktural), 4 merupakan Lembaga Non Struktural, dan 1 lembaga (Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan) merupakan Lembaga Non Struktural yang telah dibubarkan pada tahun 2014 melalui Peraturan Presiden No. 176/2014," terangnya, dilansir dari detikcom, Selasa, 21 Juli 2020.
Tjahjo pun menegaskan 18 lembaga yang sudah dibubarkan itu berbeda dengan rencana yang sebelumnya diucapkan Jokowi yang ingin membubarkan 18 lembaga dan komisi. Tujuannya untuk efisiensi anggaran.
"Berbeda, tunggu saja waktunya pengumuman pembubaran ya," kata Tjahjo.
Kementerian PANRB sendiri sudah mengajukan daftar lembaga dan komisi yang akan dibubarkan kepada Sekretariat Negara. Saat ini prosesnya dalam tahap kajian di Sekretariat Negara.
Untuk pegawai dari lembaga dan komisi yang akan dibubarkan tidak perlu khawatir. Mereka akan ditempatkan ke kementerian dan lembaga lainnya.
"Nasibnya yang pegawai pinjaman kementerian ya dikembalikan ke kementerian, yang honorer ya diproses sebagaimana ketentuan yang ada," tutupnya.
(Source: detik.com)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menerangkan, 18 lembaga yang sudah dibubarkan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Itu artinya pembubaran 18 lembaga tersebut dilakukan lantaran berkaitan dengan pembentukan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Dari 18 lembaga yang disebutkan, 13 di antaranya tidak termasuk ke dalam LNS (lembaga non struktural), 4 merupakan Lembaga Non Struktural, dan 1 lembaga (Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan) merupakan Lembaga Non Struktural yang telah dibubarkan pada tahun 2014 melalui Peraturan Presiden No. 176/2014," terangnya, dilansir dari detikcom, Selasa, 21 Juli 2020.
Tjahjo pun menegaskan 18 lembaga yang sudah dibubarkan itu berbeda dengan rencana yang sebelumnya diucapkan Jokowi yang ingin membubarkan 18 lembaga dan komisi. Tujuannya untuk efisiensi anggaran.
"Berbeda, tunggu saja waktunya pengumuman pembubaran ya," kata Tjahjo.
Kementerian PANRB sendiri sudah mengajukan daftar lembaga dan komisi yang akan dibubarkan kepada Sekretariat Negara. Saat ini prosesnya dalam tahap kajian di Sekretariat Negara.
Untuk pegawai dari lembaga dan komisi yang akan dibubarkan tidak perlu khawatir. Mereka akan ditempatkan ke kementerian dan lembaga lainnya.
"Nasibnya yang pegawai pinjaman kementerian ya dikembalikan ke kementerian, yang honorer ya diproses sebagaimana ketentuan yang ada," tutupnya.
(Source: detik.com)
About Sumbar Raya
No comments