PDIP Ogah Dukung Petahana Pilkada yang Tak Punya Prestasi
Foto: Ketum PDIP, Megawati Ketika Kunjungan ke Sumbar. PDIP Ogah Dukung Petahana Pilkada yang Tak Punya Prestasi.
SUMBARRAYA.COM, - - -
SUMBARRAYA.COM, - - -
PDIP umumkan 45 calon kepala daerah yang bakal diusung pada Pilkada serentak 2020. Para calon tersebut diyakini orang-orang terbaik daerah yang mampu mengemban tugas dengan baik.
Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, para petahana yang kembali diusung partainya sudah tentu memiliki kelebihan. Dalam kepemimpinannya, kata Deddy, telah terbukti melakukan hal-hal konkret pada periode pertama.
Namun, ada juga sejumlah petahana yang tak lagi mendapatkan rekomendasi dari PDIP.
"PDI Perjuangan tidak akan pernah mengusung calon yang tidak punya kinerja baik di periode pertama, biasanya kita meninggalkan calon yang tidak berprestasi atau yang berkhianat terhadap jalan kerakyatan dan ideologi partai," tegas Deddy saat dihubungi, Sabtu, 18 Juli 2020.
Namun Deddy tak menjelaskan detil, mana saja petahana yang tak lagi didukung oleh PDIP di Pilkada 2020. Dia menegaskan, petahana itu sudah tentu tak memiliki prestasi di periode pertama.
"Jadi kalau ada petahana yang tidak kita dukung lagi, itu sudah pasti tidak ada prestasinya atau tidak punya potensi memperbaiki kinerjanya, itu rumus yang berlaku di PDI Perjuangan,” tambah Anggota Komisi VI DPR itu.
Deddy juga mengingatkan, para penegak hukum melakukan pengawasan penuh terhadap para petahana yang kembali ikut Pilkada. Sebab, potensi menggunakan anggaran daerah untuk kepentingan citra sangat mungkin terjadi.
Misalnya, kata dia, manipulasi anggaran terkait penanganan pandemi dan pekerjaan infrastruktur serta mobilisasi aparatur birokrasi untuk memenangkan petahana di berbagai daerah.
Menurut Deddy, Kemendagri, KPK, Bawaslu dan Gakkumdu harus melakukan monitoring secara ketat terhadap aktivitas para petahana.
Semua pihak terutama partai politik berkepentingan terhadap pelaksanaan Pilkada yang jurdil, berkualitas dan jauh dari kecurangan.
"Suatu hal yang wajar jika petahana memiliki potensi besar memenangkan persaingan, bila selama periode sebelumnya memang melakukan hal-hal konkret yang langsung dirasakan oleh rakyat. Kelebihan petahana itu ada di sana," kata legislator pemenang suara terbanyak di Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini.
Deddy menuturkan, para petahana yang telah mendapatkan tiket pasti akan segera bergerak memanfaatkan momentum pandemi ini untuk melakukan pencitraan besar-besaran. Kegiatan pencitraan ini, diyakini Deddy, tidak akan bermanfaat banyak karena masyarakat pasti sudah punya pandangan terhadap kinerja para petahana.
"Rakyat sudah tahu, jika pada periode pertama para petahana ini hanya mampu berjanji maka tidak ada harapan mereka akan memenuhi janjinya pada periode kedua," tutur dia lagi.
Periode kedua itu biasanya para petahana nir-prestasi akan cenderung memupuk kekayaan sebagai bekal pasca menjabat atau mempersiapkan keluarga atau kroni yang akan menggantikannya.
Oleh karena itu, pencitraan adalah jalan yang secara alamiah akan diambil oleh para petahana tersebut dan jika perlu membeli suara rakyat yang memang sangat membutuhkan uang tunai saat ini.
“Lihat saja, pasti banyak Bupati, Wali kota dan terutama Gubernur yang akan rajin turun ke lapangan,” ungkapnya.
"Akan ada banyak program pengobatan massal, bedah rumah, program padat karya dan kegiatan kunjungan ke daerah-daerah yang selama ini diabaikan untuk meraih simpati rakyat," lanjut Deddy.
Lebih jauh, penggunaan re-focussing anggaran dan anggaran Kehumasan perlu dipantau agar anggaran rakyat tidak digunakan untuk kampanye pemilu secara tidak etis.
Jika Gubernur, Bupati dan Kepala Daerah ingin memberikan bansos, melaksanakan program atau promosi kehumasan maka wajib untuk memastikan hal-hal itu dilakukan atas nama Kepala Daerah dan Wakilnya.
Kata Deddy, harus dipastikan bahwa foto Kepala Daerah dan Wakilnya ditaruh secara bersama dalam semua atribut pemerintah daerah.
"Lebih baik lagi jika program-program seperti itu dihentikan sementara atau disalurkan secara netral oleh dinas-dinas terkait," tutup Deddy.
(Sumber: Merdeka.com)
Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, para petahana yang kembali diusung partainya sudah tentu memiliki kelebihan. Dalam kepemimpinannya, kata Deddy, telah terbukti melakukan hal-hal konkret pada periode pertama.
Namun, ada juga sejumlah petahana yang tak lagi mendapatkan rekomendasi dari PDIP.
"PDI Perjuangan tidak akan pernah mengusung calon yang tidak punya kinerja baik di periode pertama, biasanya kita meninggalkan calon yang tidak berprestasi atau yang berkhianat terhadap jalan kerakyatan dan ideologi partai," tegas Deddy saat dihubungi, Sabtu, 18 Juli 2020.
Namun Deddy tak menjelaskan detil, mana saja petahana yang tak lagi didukung oleh PDIP di Pilkada 2020. Dia menegaskan, petahana itu sudah tentu tak memiliki prestasi di periode pertama.
"Jadi kalau ada petahana yang tidak kita dukung lagi, itu sudah pasti tidak ada prestasinya atau tidak punya potensi memperbaiki kinerjanya, itu rumus yang berlaku di PDI Perjuangan,” tambah Anggota Komisi VI DPR itu.
Deddy juga mengingatkan, para penegak hukum melakukan pengawasan penuh terhadap para petahana yang kembali ikut Pilkada. Sebab, potensi menggunakan anggaran daerah untuk kepentingan citra sangat mungkin terjadi.
Misalnya, kata dia, manipulasi anggaran terkait penanganan pandemi dan pekerjaan infrastruktur serta mobilisasi aparatur birokrasi untuk memenangkan petahana di berbagai daerah.
Menurut Deddy, Kemendagri, KPK, Bawaslu dan Gakkumdu harus melakukan monitoring secara ketat terhadap aktivitas para petahana.
Semua pihak terutama partai politik berkepentingan terhadap pelaksanaan Pilkada yang jurdil, berkualitas dan jauh dari kecurangan.
"Suatu hal yang wajar jika petahana memiliki potensi besar memenangkan persaingan, bila selama periode sebelumnya memang melakukan hal-hal konkret yang langsung dirasakan oleh rakyat. Kelebihan petahana itu ada di sana," kata legislator pemenang suara terbanyak di Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini.
Deddy menuturkan, para petahana yang telah mendapatkan tiket pasti akan segera bergerak memanfaatkan momentum pandemi ini untuk melakukan pencitraan besar-besaran. Kegiatan pencitraan ini, diyakini Deddy, tidak akan bermanfaat banyak karena masyarakat pasti sudah punya pandangan terhadap kinerja para petahana.
"Rakyat sudah tahu, jika pada periode pertama para petahana ini hanya mampu berjanji maka tidak ada harapan mereka akan memenuhi janjinya pada periode kedua," tutur dia lagi.
Periode kedua itu biasanya para petahana nir-prestasi akan cenderung memupuk kekayaan sebagai bekal pasca menjabat atau mempersiapkan keluarga atau kroni yang akan menggantikannya.
Oleh karena itu, pencitraan adalah jalan yang secara alamiah akan diambil oleh para petahana tersebut dan jika perlu membeli suara rakyat yang memang sangat membutuhkan uang tunai saat ini.
“Lihat saja, pasti banyak Bupati, Wali kota dan terutama Gubernur yang akan rajin turun ke lapangan,” ungkapnya.
"Akan ada banyak program pengobatan massal, bedah rumah, program padat karya dan kegiatan kunjungan ke daerah-daerah yang selama ini diabaikan untuk meraih simpati rakyat," lanjut Deddy.
Lebih jauh, penggunaan re-focussing anggaran dan anggaran Kehumasan perlu dipantau agar anggaran rakyat tidak digunakan untuk kampanye pemilu secara tidak etis.
Jika Gubernur, Bupati dan Kepala Daerah ingin memberikan bansos, melaksanakan program atau promosi kehumasan maka wajib untuk memastikan hal-hal itu dilakukan atas nama Kepala Daerah dan Wakilnya.
Kata Deddy, harus dipastikan bahwa foto Kepala Daerah dan Wakilnya ditaruh secara bersama dalam semua atribut pemerintah daerah.
"Lebih baik lagi jika program-program seperti itu dihentikan sementara atau disalurkan secara netral oleh dinas-dinas terkait," tutup Deddy.
(Sumber: Merdeka.com)
About Sumbar Raya
No comments