Fraksi Fraksi DPRD Bukittinggi Gelar Paripurna Kedua Penyampaian Pandangan Umum

SUMBARRAYA.COM,  (Bukittinggi) - - - 

Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bukittinggi, terhadap hantaran Walikota Bukittinggi.Selasa (21/7/2020).

Dari Fraksi Gerindra yang sampaikan Beni Yusrial bahwa, tentang pertanggung jawaban pelaksanaan dan belanja daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun 2020, disampaikan beberapa catatan.

Dengan berhasil Bukittinggi mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 7 kali dan 6 kali berturut-turut, sebuah prestasi yang membanggakan. Ini semacam bukti bahwa, kerjasama pemerintah dan DPRD menjalankan fungsi secara maksimal.

Dari laporan realisasi anggaran pendapatan,biaya serta penerimaan dan pengeluaran biaya, dengan tidak tercapainya target, apa tindakan dilakukan pemerintah kedepan. Untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah, 

“Kita pikirkan kembali pajak reklame rokok bisa dimunculkan kembali”. Objek ini sangat berpotensi untuk mebantu pendapatan daerah agar dapat dipertimbangkan.

Partai Gerindra sangat merespon kehadiran Ranperda tentang transportasi darat, padatnya kendaraan yang keluar masuk dari berbagai jenis, Andes, truk, travel. Sehingga perlu regulasi yang jelas mengatur kendaraan darat. Yang berdampak ketidak nyamanan, ketertiban dan keamanan dan ini sangat penting untuk sebuah kota tujuan wisata Bukittinggi.

Pemko harus mengatur kelas jalan dan menyediakan pangkalan truk untuk bongkar muat yang dapat menghasilkan objek distribusi baru sebagai PAD yang legal berdasarkan peraturan perundang-andangan yang berlaku.

Pada saat ini penyumbang kemacetan dalam kota, akibat  ulah para sopir angdes yang seenaknya menurunkan dan menaikan penumpang didalam kota.Apa yang akan dilakukan Pemda Bukittinggi terhadap Angdes yang mangkal dalam kota ?

Fraksi Gerindra berpendapat, jelaskan dasar hukum dan regulasi yang akan dibuat dalam Ranperda tentang transportasi darat ini, perlu pembahasan yang mendalam dalam membuat sebuah aturan yang akan melahirkan sebuah Perda dalam pelaksanaannya mempunyai payung hukum. 

#Wik | Koto