• Breaking News

    Cegah Korupsi Anggaran Dana Covid-19, Presiden Libatkan BPKP hingga KPK


    SUMBARRAYA.COM, (Jakarta) - - - 

    Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta adanya tata kelola pengawasan untuk pencegahan korupsi. Dia mengatakan, tata kelola tersebut tak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja karena anggaran untuk penanganan COVID-19 sangat besar mencapai Rp677 triliun.

    Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/6).

    1. Jokowi minta kerja sama bersinergi antar lembaga

    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) diminta Jokowi untuk fokus pada pencegahan dan perbaikan tata kelola. Ia juga menginginkan agar dilakukan kerja sama sinergi dengan lembaga-lembaga eksternal lainnya.

    "Kerja sama sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal, BPK, harus terus dilakukan. Demikian juga sinergi antara aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, KPK, harus kita lanjutkan," ujar Jokowi.

    2. Jokowi yakini Indonesia bisa hadapi tantangan besar ke depannya

    Jokowi lalu menyampaikan, dengan adanya dukungan dan check and balance dari semua pihak termasuk masyarakat, maka Indonesia bisa mengatasi tantangan-tantangan ke depannya.

    "Saya yakin kita bisa bekerja lebih baik menangani semua tantangan dengan lebih cepat dan bangkit, maju, mengawal agenda-agenda besar yang penting untuk bangsa menuju ke sebuah Indonesia maju," jelasnya.

    3. Jokowi minta anggaran untuk COVID-19 diawasi dengan ketat

    Jokowi mengatakan bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana Rp677,2 triliun untuk penanganan COVID-19. Terkait dana tersebut, Jokowi pun meminta seluruh lembaga pengawas dan aparat penegak hukum untuk mengawasi ketat penggunaan anggaran penanganan COVID-19 itu.

    "Angka ini, Rp677,2 triliun, adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit, output dan outcome harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia," kata Jokowi.

    Jokowi mengatakan, dalam pengawasan anggaran tersebut harus dibangun sistem peringatan dini atau early warning system untuk perkuat tata kelola yang baik dan transparan, serta akuntabel. Jokowi pun menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas dan pencegahan yang harus diutamakan.

    "Tata kelola yang baik harus didahulukan, tapi kalau ada yang masih membandel, niat untuk korupsi, ada mens rea, silakan Bapak, Ibu, gigit dengan keras, uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga," ucapnya.

    Namun, Jokowi mengingatkan para lembaga pengawas dan aparat penegak hukum agar tidak 'menggigit' pihak-pihak yang tidak salah. Jokowi juga minta agar mereka tak menebar ketakutan kepada pihak-pihak yang bekerja dengan baik.

    "Tugas Bapak, Ibu para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah menegakkan hukum, tapi saya juga ingatkan jangan menggigit orang yang tidak salah, jangan menggigit yang tidak ada mens rea, juga jangan menebarkan ketakutan-ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya," jelasnya.

    (mond/IDN)

    No comments

    Post Bottom Ad

    ad728
    PT. Prosumbar Media Group, Mengucapkan: Selamat datang di www.sumbarraya.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Nov Wibawa