Ini 7 Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR
Foto: Rapat Paripurna DPR pengesahan revisi UU KPK.
SUMBARRAYA.COM - - - DPR RI telah mengesahkan Revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) di ruang paripurna gedung
Nusantara II kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Selasa, 17 September
2019 siang.
Sebelum pengesahan revisi UU KPK di pariprna, Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas membacakan laporan kesepakatan DPR dan pemerintah. Supratman menjelaskan bahwa kinerja KPK dirasa kurang efektif dalam memberantas korupsi.
Ia pun membeberkan lemahnya koordinasi, pelanggaran kode etik pegawai KPK, dan kewenangan dalam tugas yang berbeda dengan hukum acara pidana yang dijalankan KPK selama ini. oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan korupsi berjalan terpadu.
“Penguatan KPK dalam kegiatan pencegahan bukan berarti pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Ini agar menjalankan tugasnya KPK makin baik dan komprehensif,” kata Supratman.
Politisi Partai Gerindra itu menyebut tujuh fraksi di DPR dan pemerintah sepakat mengenai poin-poin revisi. Namun ada catatan dari Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra serta Fraksi Demokrat belum menyatakan sikap karena harus melakukan konsultasi dengan pimpinannya.
Supratman menyebut tujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah.
Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.
Kedua, pembentukan dewan pengawas.
Ketiga, pelaksanaan penyadapan.
Keempat, mekanisme penghentian penyidikan.
Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum lain.
Keenam, mekanisme penggeledahan dan penyitaan.
Ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.
(Source: BeritaSatu.com)
Sebelum pengesahan revisi UU KPK di pariprna, Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas membacakan laporan kesepakatan DPR dan pemerintah. Supratman menjelaskan bahwa kinerja KPK dirasa kurang efektif dalam memberantas korupsi.
Ia pun membeberkan lemahnya koordinasi, pelanggaran kode etik pegawai KPK, dan kewenangan dalam tugas yang berbeda dengan hukum acara pidana yang dijalankan KPK selama ini. oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan korupsi berjalan terpadu.
“Penguatan KPK dalam kegiatan pencegahan bukan berarti pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Ini agar menjalankan tugasnya KPK makin baik dan komprehensif,” kata Supratman.
Politisi Partai Gerindra itu menyebut tujuh fraksi di DPR dan pemerintah sepakat mengenai poin-poin revisi. Namun ada catatan dari Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra serta Fraksi Demokrat belum menyatakan sikap karena harus melakukan konsultasi dengan pimpinannya.
Supratman menyebut tujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah.
Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.
Kedua, pembentukan dewan pengawas.
Ketiga, pelaksanaan penyadapan.
Keempat, mekanisme penghentian penyidikan.
Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum lain.
Keenam, mekanisme penggeledahan dan penyitaan.
Ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.
(Source: BeritaSatu.com)
About Sumbar Raya
No comments