Komentari Pidato Visi Indonesia Jokowi, Fahri Hamzah 'Enggak' Paham Tentang Hilangnya Konsep Negara Hukum
Foto: Wakil Ketua DPR RI, Fahri hamzah.
SUMBARRAYA.COM - - - Pidato visi Indonesia yang disampaikan oleh Presiden terpilih, Joko
Widodo dinilai masih butuh penjelasan lebih lanjut dan detail soal visi
pemerintahan lima tahun ke depan.
Oleh karenanya, Wakil Ketua DPR RI, Fahri hamzah berharap akan ada banyak pakar yang menjelaskan pandangan Jokowi itu.
"Setelah pidato Pak Jokowi, saya berharap akan banyak jurubicara yang menjelaskan apa makna pidato itu. Ayolah yang pinter-pinter muncul," kata Fahri Hamzah di akun twitternya, Senin dinihari, 15 Juli 2019.
Dalam pidatonya, Jokowi setidaknya mengungkap lima visi dalam memerintah Indonesia periode kedua bersama dengan Wakil Presiden terpilih, Maruf Amin.
Lima hal yang disorot adalah soal pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), mengundang investasi dan membuka lapangan kerja, mereformasi birokrasi, dan terakhir adalah penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara tepat sasaran.
Namun demikian, pelopor Gerakan Arah Baru (Garbi) ini menduga banyak masyarakat yang tak paham dengan pidato yang disampaikan presiden terpilih. Termasuk dirinya sendiri yang menganggap ada hal yang terlupakan dari visi presiden.
"Saya misalnya, enggak paham tentang 'hilangnya' konsep negara hukum dalam pidato itu. Saya agak khawatir!," tandasnya.
(Source: rmol.id)
Oleh karenanya, Wakil Ketua DPR RI, Fahri hamzah berharap akan ada banyak pakar yang menjelaskan pandangan Jokowi itu.
"Setelah pidato Pak Jokowi, saya berharap akan banyak jurubicara yang menjelaskan apa makna pidato itu. Ayolah yang pinter-pinter muncul," kata Fahri Hamzah di akun twitternya, Senin dinihari, 15 Juli 2019.
Dalam pidatonya, Jokowi setidaknya mengungkap lima visi dalam memerintah Indonesia periode kedua bersama dengan Wakil Presiden terpilih, Maruf Amin.
Lima hal yang disorot adalah soal pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), mengundang investasi dan membuka lapangan kerja, mereformasi birokrasi, dan terakhir adalah penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara tepat sasaran.
Namun demikian, pelopor Gerakan Arah Baru (Garbi) ini menduga banyak masyarakat yang tak paham dengan pidato yang disampaikan presiden terpilih. Termasuk dirinya sendiri yang menganggap ada hal yang terlupakan dari visi presiden.
"Saya misalnya, enggak paham tentang 'hilangnya' konsep negara hukum dalam pidato itu. Saya agak khawatir!," tandasnya.
(Source: rmol.id)
About Sumbar Raya
No comments