Buya Syafii soal Kabinet Jokowi II: Susah Kalau Ada 'Dagang Sapi'

         

Foto: Buya Ahmad Syafii Maarif. Ia berharap Jokowi menghindari kemungkinan praktik 'dagang sapi' dalam menyusun kabinet.

 

SUMBARRAYA.COM - - - Ahmad Syafii Maarif berharap Presiden Joko Widodo menghindari kemungkinan praktik 'dagang sapi' dalam menyusun kabinet kerjanya. Jokowi juga diminta tak segan memecat anak buahnya yang tak bisa menjalankan program kerja dengan baik.

"Kalau nanti susunan kabinetnya masih 'dagang sapi' itu susah, mudah-mudahan tidak lah," kata Buya Syafii ditemui wartawan di kompleks kediamannya, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin, 15 Juli 2019 sore.

Pernyataan itu menjawab pertanyaan sejauh mana optimisme Buya Syafii terhadap kinerja roda pemerintahan lima tahun mendatang. 

 
"Jokowi ini kan periode terakhir yang nantinya mau meninggalkan warisan untuk Indonesia yang akan datang. Sejauh ini masih optimis," ujar Buya.

 
Menurut Buya, yang penting sekarang bagaimana komitmen kerja para pembantu presiden. 

"Ini presiden berteriak (memberi perintah) terus kalau pembantunya tidak menjalankan, menteri, dirjen, segala macam, itu nggak jalan juga (program kerja)," jelas Buya.

"Dan presiden harus tegas. Harus dipantau betul, ada menteri yang ternyata ada yang tidak menjalankan fungsi dengan baik, ya diganti," tandas anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Buya juga menyampaikan kriteria sosok untuk membantu tugas Jokowi. Yang utama adalah orang yang memiliki integritas.

"Artinya orang yang punya moral, punya visi, punya tanggung jawab, paham tugas dan dijalankan. Jangan bertopeng-topeng, jangan berpura-pura, itu yang perlu dilakukan sekarang," urai Buya. 

"(Kader) dari partai politik pasti diakomodasi, tapi partai politik itu mengajukan calon, jangan seorang, mungkin dua atau tiga, yang mempunyai kompetensi, profesional dan memiliki integritas," sambung mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini. 

Buya juga menyebutkan tantangan bangsa saat ini adalah persoalan mental.

"Mental kita memang belum banyak berubah, itu di semua, baik di birokrasi sipil, birokrasi polisi (aparat hukum), masih banyak. Kapolri, Panglima TNI, itu juga harus betul-betul menyesuaikan gerak langkahnya dengan arahan presiden dan presiden harus memantau terus," pungkasnya.

(Source: detik.com)