Status Keamanan di Papua, Beda Pernyataan Presiden Dan Polri Tanda Lemahnya Kepemimpinan
Ilustrasi/Net
SUMBAR RAYA.COM, - - - Perbedaan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan
Kadiv Humas Polri Brigjen Muhammad Iqbal soal status keamanan di
Kabupaten Nduga, Papua merupakan tanda dari lemahnya kepemimpinan.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Syafti Hidayat
mengatakan, kepemimpinan yang seperti itu harus segera diganti.
Perbedaan informasi yang disajikan kepada publik sebagai bukti lemahnya
koordinasi antar lembaga negara.
"Akhirnya mengeluarkan pernyataan yang saling bertentangan. Hal ini menunjukkan rezim yang lemah dan tanda tak mampu," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/12).
Jokowi sebelumnya pernah menyebut Nduga sebagai salah satu zona merah. Hal itu bertolak belakang dengan pernyataan Iqbal yang menyatakan bahwa lokasi penembakan 31 pekerja proyek Trans Papua itu termasuk dalam wilayah yang aman.
Ditekankan Uchok, sapaan Syafti, pemimpin yang tidak mampu mengkoordinasikan lembaga tentu bakal menimbulkan banyak masalah.
"Rezim gagal harus secepatnya diganti. Kalau tidak, masalah demi masalah akan datang silih berganti tanpa henti," tegasnya.
"Akhirnya mengeluarkan pernyataan yang saling bertentangan. Hal ini menunjukkan rezim yang lemah dan tanda tak mampu," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/12).
Jokowi sebelumnya pernah menyebut Nduga sebagai salah satu zona merah. Hal itu bertolak belakang dengan pernyataan Iqbal yang menyatakan bahwa lokasi penembakan 31 pekerja proyek Trans Papua itu termasuk dalam wilayah yang aman.
Ditekankan Uchok, sapaan Syafti, pemimpin yang tidak mampu mengkoordinasikan lembaga tentu bakal menimbulkan banyak masalah.
"Rezim gagal harus secepatnya diganti. Kalau tidak, masalah demi masalah akan datang silih berganti tanpa henti," tegasnya.
# RMOL.CO
About Sumbar Raya
No comments