PPSDM Laksanakan Seleksi Direktur Poltekkes, Alumni Lemhannas, Kemenkes Wajib Angkat yang Bersih dari Korupsi
SUMBAR RAYA.COM, Jakarta - - -
Kepala Badan PPSDM melalui website resmi mengumumkan tentang uji
kepatutan dan kelayakan pada seleksi terbuka jabatan Direktur Poltekkes
Kemenkes Tahun 2018 melalui surat Nomor KP. 03.03/I/2747/2018 tanggal 9
November 2018. Berdasarkan surat itu, ada 20 orang calon direktur dari 9
(sembilan) Poltekkes yang mengikuti uji tersebut, yaitu Aceh,
Palembang, Denpasar, Jakarta II, Semarang, Jayapura, Ternate, Kalimantan
Timur dan Banjarmasin.
Merespon hal tersebut, salah satu Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun
2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menghimbau Kepala Badan PPSDM
Kesehatan Kemenkes RI agar menetapkan pejabat Direktur Poltekkes yang
bersih dari korupsi.
"Saya sangat mengapresiasi tahapan pemilihan Direktur Poltekkes yang
dimulai sejak tanggal 26 November 2018. Pemilihan mulai dari pendaftaran
secara online, seleksi administrasi, dilanjutkan dengan assesment dan
pemilihan oleh senat serta uji kepatutan dan kelayakan oleh Badan PPSDM
Kesehatan di Jakarta," ujar Wilson.
Berdasarkan surat resmi yang ditandatangani oleh Usman Sumantri selaku
Kepala Badan PPSDM, proses ujian itu dilaksanakan tanggal 12-13 November
2018 di Ruang Amarilis Lantai 2 Gedung dr. Soewardjono Soerjaninggrat,
SPOG, DR (HC) Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jaksel.
"Saya mengingatkan Kepala Badan PPSDM agar dapat menetapkan orang yang
baik dan jujur pada jabatan tersebut, tolong rekam jejak itu menjadi
pertimbangan terakhir dalam pengambilan keputusan," kata Wilson yang
merupakan tokoh pers nasional yang gigih mengkritisi perilaku korup para
pejabat itu.
"Janganlah proses pemilihan yang terlihat sangat ketat ini menjadi tidak
bermakna ketika direktur yang ditetapkan ternyata orang yang tidak
mempunyai integritas, tidak jujur dan mempunyai rekam jejak yang tidak
baik," himbau pria lulusan pascasarjana bidang Global Ethics dari
Utrecht University, Belanda.
Upaya Pemerintahan Jokowi, lanjut Wilson, yang menginginkan birokasi
yang _good governance_ harus didukung oleh semua jajaran pemerintahan di
bawahnya, termasuk juga Kementerian Kesehatan RI. "Semua pihak harus
ikut mendorong agar keinginan pemerintah menciptakan iklim _good
governance_ segera terwujud," imbuhnya lagi.
Bentuk dukungan dalam upaya pemberantasan korupsi diawali dengan
penempatan pejabat yang bersih dari kesalahan dalam pengelolaan keuangan
dan bahkan mengarah pada perilaku korupsi. Hal ini harus menjadi
pertimbangan khusus untuk semua jabatan di Kemenkes. "Termasuk juga
jabatan direktur Poltekkes," tukas Wilson.
Menurut pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga
Indonesia (PPWI) ini, mengatakan pengelolaan keuangan negara harus
transparans dan akuntabel. "Saya selaku Ketua Umum PPWI tidak ingin
melihat masih ada pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan yang terus
menguras uang negara untuk kepentingan pribadi atau kepentingan
kelompoknya. Jika ini terus berlangsung, maka pertanyaannya adalah kapan
negara kita bebas dari korupsi?" ungkap Wilson dengan tegas.
Wilson juga menambahkan: "Oleh karenanya, Saya beserta segenap pengurus
PPWI provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan terus
mengontrol roda pemerintahan untuk memperkecil peluang korupsi, termasuk
juga di jajaran Poltekkes Kemenkes".
"Sudah cukuplah rakyat melihat tontonan di televisi, hampir setiap hari
ada saja pejabat yang di-OTT KPK, rakyat sudah bosan dan menaruh harapan
pada pemerintahan sekarang untuk terus membersihkan birokrat dari
orang-orang jahat dan oportunis," pungkas Wilson yang juga menyelesaikan
pendidikan masternya di Birmingham University, England dan di Linkoping
University, Swedia ini.
# APL/Red
No comments