Bahas Banjir, DPRD Hearing dengan Dinas PU

Hearing Komisi III DPRD Padang dengan Dinas PUPR Kota Padang. (baim)

 Mengatasi persoalan banjir di Kota Padang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan dana sekira Rp40 miliar untuk perbaikan drainase.

Menyikapi permasalahan banjir yang sering terjadi di Kota Padang, Komisi III DPRD Padang bidang pembangunan dan lingkungan hidup melakukan hearing dengan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Padang, Jum’at (2/6) di lantai II gedung DPRD Padang Jalan Sawahan No.50 Kecamatan Padang Timur.

Pada kesempatan itu, Wahyu Iramana Putra mempertanyakan kinerja Dinas PUPR Kota Padang yang dinilainya masih lamban dalam penanganan drainase di Kota Padang. Parahnya, perbaikan drainase sudah dianggarkan dan dilaksanakan, namun tetap saja banjir melanda beberapa titik di Kota Padang.

“Dinas PUPR dalam mengambil keputusan jangan hanya percaya dengan hasil konsultan atau rekanan saja. Kita minta kondisi rill di lapangan. Sementara, untuk banjir ini apa permasalahannya tentu juga diketahui oleh masyarakat setempat dimana kendalanya, dimana aliran yang tersumbat tentu masyarakat juga lebih tahu,” ujarnya.

Selaku Wakil Ketua DPRD Padang dan sebagai warga di Gunung Pangilun, Wahyu menyatakan sudah merasakan sendiri bagaimana banjir terjadi. Padahal sudah dikucurkan anggaran sebesar Rp500 juta untuk perbaikan drainase, namun kenyataannya sejak drainase diperbaiki, banjir kian menjadi di sana. Hal itu menandakan perbaikan drainase tak sesuai dengan kondisi yang diinginkan warga.

“Saya juga mengkritik penunjukan rekanan. Bahkan, saya melihat di sini seakan sudah dikondisikan. Saya berharap, ke depan ini bisa diperbaiki,” kata Wahyu.

Dalam hearing itu diketahui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Padang membutuhkan dana sekira Rp40 miliar untuk perbaikan drainase, selama ini anggaran hanya sebesar Rp12 milliar.

Suasana hearing Komisi III DPRD Padang dengan Dinas PUPR bahas persoalan banjir. (baim)

Menanggapi permintaan Dinas PUPR tersebut, Ketua Komisi III Zulhardi Zakaria Latif menegaskan, pihaknya siap pasang badan untuk memperjuangkan anggaran tersebut. Apalagi, sebagian besar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang duduk di Komisi III. Hanya saja, ia menyayangkan Dinas PUPR tidak pernah membicarakan selama ini. Dana sebesar Rp40 miliar itu, kata Zulhardi, tidak terlalu besar.

“Kalau untuk menganggarkan dana sebesar itu, kami butuh rencana detail penggunaannya untuk perbaikan drainase kota ini. Apakah PUPR meminta anggaran penambahan anggaran itu sudah melalui kajian? Nanti kita anggarkan, dilakukan pekerjaan, namun Kota Padang masih tetap saja banjir. Itu kan aneh,” ungkapnya.

Kepala Dinas PUPR Fatriarman Noer usai hearing kepada media ini mengatakan, setelah dilakukan pertemuan dengan Komisi III DPRD Padang, Pemko Padang melalui PUPR berharap bisa bersinergi dalam mengatasi permasalahan banjir ini. Menurutnya, permasalahan banjir sebenarnya permasalahan klasik, seperti perilaku masyarakat itu sendiri, saluran drainase yang tak tercukupi dan masalah keterbatasan anggaran. Namun, dalam pertemuan dengan Komisi III, kata Fatriarman, Komisi III telah berkomitmen untuk membantu dari segi anggaran dalam mengatasi banjir.

“Kita juga akan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Balai Sungai di bawah Kementerian PUPR dan PSDA provinsi supaya program – program yang ada di masing-masing dinas dapat disinergikan dengan PUPR Padang. Saat ini kita juga sudah dapat membuat pemetaan dimana titik titik banjir, dengan demikian kita bisa lebih fokus dalam menangani permasalahan banjir ini,” katanya.

Sementara, terkait banjir di Jundul Rawang Padang Selatan yang sudah cukup lama seperti diungkapkan anggota Komisi III, Amril Amin, ia berjanji akan menyelesaikan tahun ini. Begitu halnya dengan banjir di Gunung Pangilan. Meski demikian, ia tak memastikan Kota Padang serta merta dapat terbebas banjir begitu saja. Karena, banjir bisa terjadi karena faktor curah hujan dengan debit yang cukup tinggi. Seperti hujan yang terjadi baru – baru ini dari data BMKG curah hujan dengan debit air 300 mm, sementara rata – rata curah hujan hanya 100 mm.

“Jadi, dalam hal ini terjadi peningkatan debit air tiga kali lipat. Sementara saluran drainase kita saat ini mungkin belum tercukupi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Padang, Fadel mengatakan, untuk permasalahan banjir, memang saat ini butuh peningkatan saluran dan pemasangan beberapa pompa yang direncanakan ada di sembilan titik. Pompa yang akan dipasang rencananya di Muara Danau Cimpago, Muara Saluran Drainase Banda Kampung Sabalah, Muara Saluran Kalimati, Muara Saluran Drainase Banda Pepaya, Muara Saluran Drainase Pasar Pagi, Muara Saluran Samping Hotel Pangeran Beach, Muara saluran drainase Jalan Sumatera Ulak Karang, Muara saluran drainase sepanjang rel Jalan Joni Anwar. Satunya lagi tahun ini sedang dikerjakan oleh BWS Sumatera V, lokasinya di Muara saluran drainase belakang PU PSDA Provinsi.

“Jadi, satu dari sembilan yang direncanakan sedang dikerjakan,” ujarnya.

Fadel menjelaskan, pompa berguna saat curah hujan tinggi dan air laut sedang pasang naik, maka air drainase tidak akan bisa mengalir ke sungai/pantai. Maka terjadilah genangan. Nah, jika sudah terpasang pompa, saat kejadian pasang ini, pintu saluran ditutup agar air sungai atau laut tidak masuk ke saluran dan air drainase dipompakan ke sungai atau laut.

“Mungkin itu salah satu solusi yang kita rencanakan untuk mengatasi genangan air,” ungkapnya.

Hearing dipimpin Ketua Komisi III, Zulhardi Zakaria Latif dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra selaku Koordinator Komisi III serta Kadis PUPR, Kabid SDA, Kabid Pembangunan dan Tata Ruang dan beberapa staf PUPR Padang.  (baim/adv)