FGD KJI Sumbar Bahas Strategi Pengendalian Inflasi 2026, Perkuat Sinergi Pemerintah, BI, Media, dan Pelaku Usaha



PADANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Provinsi Sumatera Barat menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Dialog Interaktif Mengatasi Inflasi Tahun 2026 di Provinsi Sumatera Barat” di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kamis (9/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB tersebut menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, organisasi petani, insan pers, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah strategis menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Forum diskusi dibuka dengan sambutan Ketua DPW KJI Sumatera Barat, Peter Prayuda, yang menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan inflasi yang dipengaruhi berbagai faktor, baik nasional maupun global.

“Kami berharap forum ini menjadi ruang diskusi yang produktif untuk melahirkan berbagai rekomendasi strategis. Media memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah sehingga tercipta pemahaman yang baik dalam menghadapi dinamika inflasi,” ujar Peter.

FGD tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, S.T., jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Bank Indonesia, pelaku usaha, organisasi petani, serta insan pers dari berbagai media di Sumatera Barat.

Sebagai narasumber, Azrizal, S.Pd., M.Si., yang mewakili Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, memaparkan berbagai strategi Pemerintah Provinsi Sumbar dalam mengendalikan inflasi melalui penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Dalam paparannya dijelaskan bahwa kebijakan pengendalian inflasi memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2024 mengenai sasaran inflasi tahun 2025–2027, serta Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-19-2026 tentang pembentukan TPID Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah bersama Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi nasional tahun 2026 sebesar 2,5 persen ±1 persen, sehingga inflasi diharapkan berada pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen.

Azrizal juga menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dampaknya antara lain meningkatnya harga sejumlah komoditas dunia, naiknya inflasi global, menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat, hingga berkurangnya aliran investasi ke negara-negara berkembang.

Meski demikian, perekonomian Sumatera Barat menunjukkan kinerja yang cukup baik. Berdasarkan data yang dipaparkan, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 5,02 persen (year on year), meningkat dibandingkan Triwulan IV Tahun 2025 yang berada di angka 1,69 persen.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri, percepatan realisasi belanja pemerintah, serta membaiknya kinerja sektor konstruksi, perdagangan, transportasi, dan pertanian, khususnya subsektor perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Andy Setyo Biwa, turut memaparkan berbagai langkah strategis Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas inflasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, optimalisasi sistem pembayaran, serta pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat.

Pandangan dari sektor perkebunan disampaikan oleh Ketua APKASINDO Sumatera Barat, Jufri Nur, S.E., M.M., yang menyoroti pentingnya menjaga produktivitas komoditas unggulan sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Diskusi juga diperkaya oleh masukan dari Pimpinan Umum Koran Padang yang akrab disapa Opung, mengenai peran media dalam menjaga iklim informasi yang kondusif terkait perkembangan ekonomi.

Di akhir kegiatan, panitia memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berkontribusi dalam mendukung penyelenggaraan forum. Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber.

Panitia pelaksana menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber, Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta seluruh peserta yang hadir hingga kegiatan berakhir. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi Sumatera Barat.

Turut mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut jajaran pengurus DPW KJI Sumbar, di antaranya Bendahara Eka Yanita Sari, Sekretaris Angga Pratama, S.E., beserta seluruh pengurus yang berkomitmen memperkuat kolaborasi antara media, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

(Puput)


Posting Komentar

0 Komentar