Rocky Gerung soal Edhy Prabowo Dicokok KPK: Gerindra Akan Balas Dendam

SUMBARRAYA.COM, - - -

Pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara soal penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rocky menilai penangkapan Edhy akan memicu serangan balik dari kubu Prabowo Subianto, Partai Gerindra. menduga akan ada pembalasan yang dilakukan Partai Gerindra.

Melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rocky menjelaskan Edhy merupakan tangan kanan Menteri Pertahanan Prabowo di kabinet kerja. Penangkapan Edhy membuat sang tangan kanan Prabowo itu kini diborgol. Tentu hal itu akan memicu adanya serangan balik.

"Mungkin nanti akan ada revenge (pembalasan) dari Gerindra terhadap dugaan partai lain yang melakukan itu (Edhy ditangkap KPK)," kata Rocky seperti dikutip Suara.com, Rabu, 25 November 2020.

Rocky Gerung memprediksi akan ada penangkapan menteri-menteri lainnya setelah penangkapan Edhy. Ia meyakini Partai Gerindra dibawah naungan Prabowo tak akan tinggal diam ketika salah satu kadernya diciduk KPK.

"Mungkin nanti diimbangi dengan adanya penangkapan dari menteri partai lain karena enggak mungkin Gerindra diam-diam saja dengan kasus ini," ungkap Rocky.

Rocky menduga proses 'amputasi' yang lebih besar lagi dalam struktur kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terjadi dalam kurun waktu dua bulan ke depan.

Partai Gerindra memiliki potensi untuk memgendalikan kabinet kerja. Sebab, mereka memiliki suara yang banyak. Ia memprediksi NasDem yang akan mengikuti jejak Edhy tersingkir dari jajaran kabinet kerja Jokowi.

"Mungkin di belakang ada kalkulasi, Nasdem jelas secara bahasa tubuh sudah beroposisi dengan kekuasaan. Mungkin juga akan menempuh jalan yang sama," tutur Rocky.

Sumber: Suara.com

Tentang Kami

www.sumbarraya.com merupakan portal berita yang berlandasan pada UU Pers No.40 Tahun 1999 dan taat pada Kode Etik Jurnalistik dimana dalam portal ini menyajikan pemberitaan sesuai nurani Pers. www.sumbarraya.com didedikasikan untuk keterbukaan imformasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, dimana setiap Lembaga Publik, baik Instansi Pemerintah maupun non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profile, kinerja, ekspost kegiatan dan laporan keuangan dari masing-masing Lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan menmingkatkan kredibilitas serta akuntabilitas.