Gatot Nurmantyo: TNI Tidak Mungkin Bermusuhan dengan FPI

 SUMBARRAYA.COM, - - - 

 Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang juga merupakan salah satu presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyatakan bahwa TNI tidak mungkin bermusuhan dengan Front Pembela Islam (FPI). 

 "Apapun alasannya TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Saya ulangi TNI tidak mungkin musuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya? baik FPI atau Habib Rizieq, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum," kata Gatot konferensi pers virtual, Kamis, 26 November 2020. 

 "Dalam arti kata bukan ada keputusan, kecuali disampaikan FPI adalah ekstrem kanan di Indonesia, itu baru bermusuhan, tapi kalau tidak, tidak ada alasan," imbuh dia. 

 Diketahui, beberapa waktu belakangan, hubungan TNI dan FPI ramai diperbincangkan usai Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyarankan pembubaran FPI jika bertindak seenaknya sendiri. Dudung bahkan mengaku memerintahkan anggotanya menurunkan baliho ajakan Revolusi Akhlak yang dipasang FPI.

 Terkait hal itu, Gatot tak bisa menilai apa yang dilakukan Dudung terkait baliho itu merupakan tindakan yang salah. "Saya tidak bisa men-judge bahwa Pangdam salah atau tidak. Kita lihat saja kalau itu perintah dari Panglima TNI dan Presiden maka tidak bisa disalahkan Pangdam, tapi kalau tidak ada perintah kita tunggu saja ada teguran atau tidak," kata dia. 

 Namun demikian, Gatot meminta apa yang dilakukan Dudung itu tidak dikaitkan dengan TNI secara menyeluruh. "Jadi tolong pisahkan apa yang dilakukan Pangdam Jaya dengan TNI seluruhnya. Termasuk apa yang dilakukan oleh Koop yang di Petamburan menggunakan kendaraan taktis, tidak boleh, di masa damai seperti ini. Ini yang bisa saya sampaikan," ucap dia. 

 Sebelumnya, Pangdam Dudung Abdurrachman juga mengatakan pihaknya tidak pernah menganggap Rizieq Shihab atau FPI sebagai musuh. Menurut Dudung, Rizieq sama seperti masyarakat lainnya.

 Mereka yang dianggap sebagai musuh, kata Dudung, adalah ucapan-ucapan yang memperkeruh persatuan dan kesatuan bangsa. (*)