Mahfud: Pidato Jokowi Tunjukkan Birokrasi Busuk, Butuh Penegakan Hukum
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.
SUMBARRAYA.COM - - - Calon presiden terpilih Joko Widodo telah menyampaikan pidato
kemenangannya di Sentul International Convention Centre (SICC) Minggu,
14 Juli 2019 malam. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD
turut mengomentari pidato Jokowi.
“Saya kira tadi malam saya mendengar pidato Pak Jokowi bagus. Pertama memerlukan tindakan yang berani memburu pungli-pungli akan dihajar, kemudian investasi dan sebagainya,” ujar Mahfud ditemui di sela-sela Pameran Masa Depan Islam di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Senin, 15 Juli 2019.
Di sisi lain, menurut Mahfud, ada sejumlah PR yang perlu diselesaikan Jokowi. Terutama, soal ketegasan penegakan hukum.
“Menurut saya itu harus diimplementasikan dalam pemerintahan yang akan datang, selama ini penegakan hukum kita juga kurang tegas, ya. Karena memang ada lembaga penegak hukum sendiri, ada KPK ada Mahkamah Agung dan sebagainya,” ujarnya.
Lanjutnya, presiden sekarang bisa mengambil peran lebih aktif terutama menertibkan penegakan hukum di lingkungan eksekutif.
“Penegakan hukum ada dua, satu menegakkan aturan yang sudah ada di birokrasi-birokrasi yang banyak korupsinya luar biasa,” ujar Mahfud.
Kedua, penegakan hukum menyelesaikan konflik. Kalau ada sengketa, maka menjadi peran jaksa dan polisi untuk menyelesaikan konflik.
“Hukum itu supaya dibenahi agar tidak pandang bulu dan berorientasi betul pada keadilan yang memberi manfaat bagi masa depan bangsa dan negara,” katanya.
Sebelumnya, Jokowi berpidato berapi-api bicara visi Indonesia 5 tahun ke depan, alias di periode kedua Jokowi. Salah satunya menyinggung reformasi birokrasi.
"Tolong ini dicatat, karena kecepatan melayani, memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Akan saya cek sendiri, saya kontrol sendiri, begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya," kata Jokowi dalam pidatonya di Sentul, Bogor, Minggu, 14 Juli 2019.
(Source: kumparan.com)
“Saya kira tadi malam saya mendengar pidato Pak Jokowi bagus. Pertama memerlukan tindakan yang berani memburu pungli-pungli akan dihajar, kemudian investasi dan sebagainya,” ujar Mahfud ditemui di sela-sela Pameran Masa Depan Islam di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Senin, 15 Juli 2019.
Di sisi lain, menurut Mahfud, ada sejumlah PR yang perlu diselesaikan Jokowi. Terutama, soal ketegasan penegakan hukum.
“Menurut saya itu harus diimplementasikan dalam pemerintahan yang akan datang, selama ini penegakan hukum kita juga kurang tegas, ya. Karena memang ada lembaga penegak hukum sendiri, ada KPK ada Mahkamah Agung dan sebagainya,” ujarnya.
Lanjutnya, presiden sekarang bisa mengambil peran lebih aktif terutama menertibkan penegakan hukum di lingkungan eksekutif.
“Penegakan hukum ada dua, satu menegakkan aturan yang sudah ada di birokrasi-birokrasi yang banyak korupsinya luar biasa,” ujar Mahfud.
Kedua, penegakan hukum menyelesaikan konflik. Kalau ada sengketa, maka menjadi peran jaksa dan polisi untuk menyelesaikan konflik.
“Hukum itu supaya dibenahi agar tidak pandang bulu dan berorientasi betul pada keadilan yang memberi manfaat bagi masa depan bangsa dan negara,” katanya.
Sebelumnya, Jokowi berpidato berapi-api bicara visi Indonesia 5 tahun ke depan, alias di periode kedua Jokowi. Salah satunya menyinggung reformasi birokrasi.
"Tolong ini dicatat, karena kecepatan melayani, memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Akan saya cek sendiri, saya kontrol sendiri, begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya," kata Jokowi dalam pidatonya di Sentul, Bogor, Minggu, 14 Juli 2019.
(Source: kumparan.com)
About Sumbar Raya
No comments