Penambahan Modal PDAM Rp8 M, Aprianto: Jangan Jadikan Dewan Tukang Stempel
 |
| Aprianto. |
SUMBAR RAYA--
- Duet Mahyeldi-Emzalmi dalam membelanjakan uang rakyat untuk keperluan
ivestasi di 2017 mendatang, dinilai anggota Komisi II DPRD Padang,
Aprianto, telah menisbikan peran lembaga legislatif.
"Perilaku Pemko Padang ini seperti pepatah Minang yang menyebut, memberi 'kato masak, bukan kato baiyo' pada DPRD. Sepertinya, DPRD ini hanya tukang stempel legalisasi anggaran saja di mata Pemko," ungkap Aprianto, dalam siaran persnya, Kamis, 27 Oktober 2016.
Pernyataan Aprianto ini, terkait rencana Pemko yang akan menambah modal kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Padang senilai Rp3 miliar dan suntikan modal kerja untuk Padang Mandiri Sejahtera sebesar Rp5 miliar.
Rencana investasi pada dua perusahaan milik daerah ini, disampaikan Wako Padang, Mahyeldi Dt Marajo, pada rapat paripurna tentang KUA-PPAS Padang 2017, Senin (24/10/201/6).
"Semangat kato baiyo ini, sebenarnya sesuai dengan semangat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana, eksekutif dan legislatif merupakan satu kesatuan dalam menjalankan roda pemerintahan di era otonomi daerah ini," tegas anggota DPRD dapil Padang Timur dan Padang Selatan ini.
Ditegaskan Aprianto, dirinya tak alergi dengan rencana investasi oleh Pemko Padang di 2017 nanti. Namun, sebagai anggota DPRD, Aprianto merasa, Pemko Padang belum menjelaskan urgensi rencana investasi ini ke legislatif.
"PDAM itu, setiap kali hujan lebat, kualitas airnya jadi buruk. Di saat kemarau, sejumlah sumur bornya kekeringan, sehingga warga tak mendapat pasokan air bersih sebagaimana mesetinya. Pertanyaannya sekarang, duit Rp3 miliar ini mau dibelanjakan untuk kebutuhan apa," kata Aprianto.
"Harusnya, manajemen PDAM berinisiatif menyosialisasikan rencana bisnisnya kepada share holder terkait. Jika dinilai memang urgen, kan bisa saja dewan memberikan porsi anggaran lebih banyak lagi," tandasnya. (Rel)
"Perilaku Pemko Padang ini seperti pepatah Minang yang menyebut, memberi 'kato masak, bukan kato baiyo' pada DPRD. Sepertinya, DPRD ini hanya tukang stempel legalisasi anggaran saja di mata Pemko," ungkap Aprianto, dalam siaran persnya, Kamis, 27 Oktober 2016.
Pernyataan Aprianto ini, terkait rencana Pemko yang akan menambah modal kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Padang senilai Rp3 miliar dan suntikan modal kerja untuk Padang Mandiri Sejahtera sebesar Rp5 miliar.
Rencana investasi pada dua perusahaan milik daerah ini, disampaikan Wako Padang, Mahyeldi Dt Marajo, pada rapat paripurna tentang KUA-PPAS Padang 2017, Senin (24/10/201/6).
"Semangat kato baiyo ini, sebenarnya sesuai dengan semangat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana, eksekutif dan legislatif merupakan satu kesatuan dalam menjalankan roda pemerintahan di era otonomi daerah ini," tegas anggota DPRD dapil Padang Timur dan Padang Selatan ini.
Ditegaskan Aprianto, dirinya tak alergi dengan rencana investasi oleh Pemko Padang di 2017 nanti. Namun, sebagai anggota DPRD, Aprianto merasa, Pemko Padang belum menjelaskan urgensi rencana investasi ini ke legislatif.
"PDAM itu, setiap kali hujan lebat, kualitas airnya jadi buruk. Di saat kemarau, sejumlah sumur bornya kekeringan, sehingga warga tak mendapat pasokan air bersih sebagaimana mesetinya. Pertanyaannya sekarang, duit Rp3 miliar ini mau dibelanjakan untuk kebutuhan apa," kata Aprianto.
"Harusnya, manajemen PDAM berinisiatif menyosialisasikan rencana bisnisnya kepada share holder terkait. Jika dinilai memang urgen, kan bisa saja dewan memberikan porsi anggaran lebih banyak lagi," tandasnya. (Rel)
About onlinesumbaraya@gmail.com
No comments